PELAKSANAAN PERJANJIAN PENANGGUNGAN OLEH SURETY BOND SEBAGAI PENJAMIN KEGIATAN PROYEK(Studi di PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera Cabang Surabaya)

Salastiana, Rosita (2006) PELAKSANAAN PERJANJIAN PENANGGUNGAN OLEH SURETY BOND SEBAGAI PENJAMIN KEGIATAN PROYEK(Studi di PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera Cabang Surabaya). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PELAKSANAAN_PERJANJIAN_PENANGGUNGAN_OLEH_SURETY_BOND.pdf

Download (130kB) | Preview

Abstract

Surety bond merupakan cerminan perjanjian penanggungan yang terdapat pada pasal 1820 –1850 KUHPerdata,adapun fungsi surety bond adalah apabila principal wanspresatsi pada pihak obligee maka pihak surety yang akan memberikan ganti rugi. Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan surety Bond (PT Asuransi Jasa Raharja Putera ) sebagai penjamin kegiatan proyek yang meliputi: hubungan hukum para pihak dalam perjanjian surety bond yang dikeluarkan oleh Jasa Raharja Putera, ruang lingkup jaminan dalam surety bond yang dikeluarkan oleh Jasa Raharja Putera serta, cara/ prosedur untuk memperoleh jaminan tersebut, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian surety bond serta adanya upaya para pihak apabila principal melakukan wansprestasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana surety bond yang dikeluarkan oleh Jasa Raharja Putera tersebut dapat menjamin dalam kegiatan proyek, serta untuk mengetahui bagaimana upaya pihak Jasa Raharja Putera selaku surety apabila principal telah wansprestasi. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis sosiologis, sehingga data yang diperoleh adalah data yang berdasarkan kenyataan /realita yang terjadi dilapangan (PT Asuransi Jasa Raharja Putera) tentang bagaimana bentuk pelaksanaan surety bond sebagai penjamin kegiatan proyek serta upaya yang ditempuh oleh pihak Jasa Raharja Putera terhadap kewansprestasian principal apakah sudah tercermin sebagai penjamin dan sesuai dengan cerminan perjanjian penanggungan yang dianutnya. Melalui penelitian yang mendalam dan sangat teliti. Penelitian ini mendapatkan hasil, bahwa : pelaksanaan pemberian jaminan dalam bentuk surety bond dapat dilakukan,apabila principal menjadi nasabah di PT Asuransi Jasa Raharja Putera (surety), principal dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh jaminan dalam surety bond yang diperlukan. Adapun jenis-jenis jaminan yang bisa diperoleh dalam surety bond di PT Jasa Raharja Putera adalah: jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka serta jaminan pemeliharaan.Pengajuan permohonan tersebut dilakukan dengan cara mengisi Formulir Permohonan Surety Bond (FPSB) serta melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Selanjutnya pihak underwriter akan melakukan tahapan-tahapan analisis terhadap principal. Apabila pihak principal telah lolos dalam tahapan analisis maka dimulailah penandatanganan Agreement Of Indemnity To Surety (Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety) antara pihak principal dan surety (Jasa Raharja Putera), dengan adanya penandatanganan perjanjian tersebut maka pihak Jasa Raharja Putera dapat mengeluarkan jenis jaminan dalam bentuk Surety bond kepada principal. Dengan adanya kesepakatan para pihak tersebut maka dari sinilah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Dalam suatu kegiatan proyek sangatlah lazim jika principal mengalami kegagalan atau kewansprestasian,contoh kasus : PT IS yang telah wansprestasi kepada obligee untuk proyek pengadaan liquid calorine 99%. Sesuai prinsip-prinsip penanggungan yang dianut oleh Jasa Raharja Putera selaku surety maka pihak Jasa Raharja Putera berkewajiban untuk mengatasi kerugian obligee akibat kewansprestasian principal sebesar nilai jaminan yang telah disepakati, akan tetapi pihak obligee sebelumnya telah memberikan fakta-fakta tentang kewansprestasian principal kepada pihak Jasa Raharja Putera selaku surety, bukti tersebut berupa surat teguran I,II dan III. Setelah kerugian obligee tersebut terbayarkan, maka sesuai dengan Agreement Of Indemnity To Surety (Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety) dan hak subrograsi (pasal 1840 KUHPerdata) yang dimiliki oleh surety (Jasa Raharja Putera) maka principal wajib melakukan recovery / pengembalian kepada Jasa Raharja Putera (surety) sebesar nilai yang telah dibayarkan kepada obligee.Namun, pada kasus diatas PT IS tidak bisa melakukan recovery (pengembalian) kepada surety, dan pihak surety mengambil langkah musyawarah sebagai upaya penyelesaian masalah. Dari hasil musyawarah tersebut telah disepakati bahwa PT IS akan mengembalikan recovery secara bertahap. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian surety bond di Jasa Raharja Putera merupakan cerminan dari perjanjian penanggungan (pasal 1820-1850 KUHPerdata), hal ini terbukti apabila principal wanspresatsi kepada obligee maka pihak Jasa Raharja Putera selaku surety akan menanggung terlebih dahulu kerugian obligee. Untuk selanjutnya, sesuai dengan hak subrograsi yang dimiliki oleh pihak surety (Jasa Raharja Putera) maka principal mempunyai kewajiban untuk melakukan recovery. Dalam pelaksanaan pemberian jaminan surety bond di Jasa Raharja Putera harusnya pihak Jasa Raharja Putera (surety) harus tetap melaksanakan prinsip kehati- hatian, hal ini bertujuan agar para pihak terhindar dari kegagalan ataupun kewansprestasian yang disebabkab oleh pihak principal yang tidak bertanggung jawab

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 19 Jul 2012 04:17
Last Modified: 19 Jul 2012 04:17
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12513

Actions (login required)

View Item View Item