PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NO. 1 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADA WILAYAH SUNGAI TERHADAP USAHA PERIZINAN PENAMBANGAN PASIR

Sampurno, Priyo (2006) PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NO. 1 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADA WILAYAH SUNGAI TERHADAP USAHA PERIZINAN PENAMBANGAN PASIR. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (1).pdf

Download (143kB) | Preview

Abstract

Obyek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Efektif atau tidaknya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Propinsi Jawa Timur terutama Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Sungai dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Gubernur” terhadap pelaksanaan izin usaha?Kendala-kendala yang dihadapi penambang dalam prosedur pelaksanaan permohonan izin usaha penambangan pasir?.Serta Upaya-upaya yang dilakukan atau ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Sidoarjo untuk membina dan mengawasi kegiatan usaha pertambangan. Sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis empiris dimana peneliti memperoleh data melalui beberapa Dinas/Instansi terkait dan data yang diperoleh dengan melakukan observasi langsung pada responden (penambang) yang kemudian dipadukan dengan yang didapat dari penelitian kepustakaan sebagai data pendukung guna memjawab setiap permasalahan yang peneliti angkat. Berdasarkan hasil dari penelitian di Dinas/Instansi terkait dan data dilapangan peneliti memperoleh data-data sebagai berikut ; Pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan c mengenai proses dan penerapannya dalam masyarakat (penambang) kurang efektif karena sejak peraturan ini di Undangkan pertambangan tanpa izin masih dapat dijumpai, hal ini didasarkan dari data yang diperoleh peneliti (dari Satpol PP dan Dinas ESDM/Instansi). Hal ini disebabkan karena kurang adanya sosialisasi dari aparatur negara kepada masyarakat khususnya para penambang dan rendahnya sumber daya manusianya (pendidikan penambang) sehingga aturan-aturan yang berlaku tidak dapat diserap oleh penambang Bahwa dalam penerapan dilapangan dijumpai pertambangan (koperasi) yang menggunakan alat mekanik hal ini didasarkan pada adanya alat mekanik yang disita melalui opersi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten yang berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait. Dengan dilakukannya penertiban ini diharapkan agar penambang sadar dan mengerti pentingnya izin untuk melakukan usaha dan dapat bekerja sama untuk mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Demikian juga dengan aparatur negaranya agar memenuhi tanggung jawab melalui tugas dan wewenang untuk mengatur, mengawasi dan mensosialisasikan aturan-aturan yang berlaku kepada penambang supaya terjalin kerjasama yang baik dan sehat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 19 Jul 2012 03:44
Last Modified: 19 Jul 2012 03:44
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12509

Actions (login required)

View Item View Item