ANALISA YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR. 191/ Pid. B/ 2004/ P.N. GRESIK MENGENAI TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi Kasus Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dan Usaha Perikanan Tanpa Izin (Ilegal Fishing) Oleh MV. Siriwanphen Thailand)

Sanjaya, Dhendra (2006) ANALISA YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR. 191/ Pid. B/ 2004/ P.N. GRESIK MENGENAI TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi Kasus Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dan Usaha Perikanan Tanpa Izin (Ilegal Fishing) Oleh MV. Siriwanphen Thailand). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISA_YURIDIS_TERHADAP_PUTUSAN_PENGADILAN_NEGERI.pdf

Download (144kB) | Preview

Abstract

Obyek study dalam penelitian ini adalah mengenai putusan hakim Nomor : 191/ Pid. B/ 2004/ Pengadilan Negeri Gresik mengenai tindak pidana perikanan yaitu kasus penangkapan ikan secara illegal (Ilegal Fishing) yang dilakukan oleh terdakwa Jae Hadsadee sebagai nahkoda kapal MV. Siriwanphen yang berbendera Thailand. Dimana dalam putusan tersebut, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perikanan yaitu melakukan usaha perikanan tanpa izin di wilayah perairan Indonesia. Bagaimana analisa yuridis terhadap dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara terdakwa (Jae Hadsadee) sebagai nahkoda kapal MV. Siriwanphen yang berbendera Thailand. Berdasarkan laporan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Dinas Hukum LANTAMAL III Surabaya, dalam laporannya telah banyak terjadi kasus perikanan terutama usaha perikanan tanpa izin (Ilegal Fishing) di wilayah perairan Indonesia . Dalam putusan tersebut, banyak hal yang kurang obyektif dan tepat pada dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara terdakwa (Jae Hadsadee) sebagai nahkoda kapal MV. Siriwanphen yang berbendera Thailand. Untuk itu putusan tersebut menjadi bahan kajian Penulis dalam penulisan hukum ini. Dari laporan itu, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah yang ada pada putusan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kembali putusan Nomor : 191/Pid.B/2004/PN. Gresik. Dalam hal ini mencari kebenaran secara yuridis dari fakta hukum yang telah terungkap dalam pemeriksaan di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif. Sehingga dalam hal ini Penulis menggambarkan secara keseluruhan data yang diperoleh dari lapangan ataupun dari berbagai informasi literatur-literatur yang kemudian dijabarkan dan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, dianalisa dan diambil suatu kesimpulan yang relevan. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa (Jae Hadsadee), dalam dasar pertimbangan putusan tersebut, sebagaimana dakwaan tersusun secara Subsidair dan Alternative. Pada dakwaan KESATU Primer, melanggar Pasal 2 huruf (a.b) Jo. Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 25 huruf a Undang-Undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan dan Subsidair, melanggar Pasal 1 huruf (a,b) Jo. Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 25 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan dakwaan KEDUA, melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Bahwa menurut Penulis, dakwaan tersebut seharusnya tersusun secara Komulatif yaitu penggabungan perkara yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak, asal saja pelakunya sama. Untuk itu kedua atau lebih dakwaan yang didakwakan haruslah terbukti, barulah terdakwa tersebut dapat dihukum. Dengan demikian dakwaan yang KEDUA yang ada pada dasar pertimbangan dalam putusan tersebut haruslah dibuktikan juga dalam pemeriksaan dipersidangan. Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik mengenai ” barang bukti ” yaitu sebuah kapal MV. Siriwanphen yang digunakan terdakwa untuk berlayar dan mengangkut ikan campuran sebanyak ±110 ton di wilayah perairan Indonesia, tanpa dilengkapi dengan izin usaha perikanan dari pemerintah Indonesia. Dalam putusannya, hakim menyatakan barang bukti dikembalikan ke pemiliknya yaitu Mr. Phaibon yang berkewarga-negaraan Thailand. Penilis berpendapat, seharusnya barang bukti tersebut harus dirampas oleh Negara, karena pemilik kapal tersebut yang menyuruh terdakwa untuk berlayar dan melakukan usaha perikanan tanpa izin. Berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 194 ayat (1) dimungkinkan benda tersebut dirampas atau dimusnahkan atau dirusak, dengan kata lain, benda tersebut tidak dikembalikan lagi. Dan KUHAP sendiri mengatur tentang benda yang dapat disita dalam Pasal 39, yaitu salah satunya adalah benda yang dipergunakan secara langsung untuk mempersiapkan dalam melakukan tindak pidana. Dengan demikian dasar pertimbangan hakim tersebut tidak seluruhnya benar menurut hukum.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 19 Jul 2012 03:30
Last Modified: 19 Jul 2012 03:30
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12498

Actions (login required)

View Item View Item