TINJAUAN HUKUM ADAT TERHADAP DELIK PERKOSAAN (Studi Masyarakat Adat Madura Di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)

MAHDI, MAHDI (2006) TINJAUAN HUKUM ADAT TERHADAP DELIK PERKOSAAN (Studi Masyarakat Adat Madura Di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN_HUKUM_ADAT_TERHADAP_DELIK_PERKOSAAN.pdf

Download (127kB) | Preview

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum adat terhadap delik perkosaan. Dimana pemerkosaan sebagai salah satu bentuk tindak pidana atau kejahatan kesusilaan yang merupakan masalah kekerasan dan dominasi daripada masalah seks. Pemicu pemerkosaan selalu disertai keinginan pelaku untuk memperlihatkan dominasi dan kemajuan teknologi merupakan faktor utama penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab serta dampak terjadinya delik perkosaan, modus operandi serta cara penanggulangan delik perkosaan yang terjadi di masyarakat adat Madura di Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis yaitu pendekatan dari aspek hukumnya dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif sehingga diperoleh data yang menggambarkan bagaimana delik perkosaan itu terjadi dan bagaimana penegakan hukum adatnya terhadap para pelaku pemerkosaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kejahatan perkosaan yang terjadi pada tahun 2000 – 2004 di Polrest Bangkalan mengalami peningkatan yang signifikan. Delik perkosaan merupakan delik terbesar ketiga setelah delik pencurian dan perjudian dengan tingkat intensitas sebesar 4 %. Terdapat 24 kasus delik perkosaan yang terjadi di wilayah hukum Polrest Bangkalan 10 kasus perkosaan diselesaikan secara pidana atau melalui peradilan pidana, dan selebihnya 14 kasus diselesaikan secara pidana dan juga secara adat. Dari 14 kasus yang di selesaikan secara pidana dan juga adat pada umumnya pelaku perkosaan hanya di jatuhi pidana penjara (tidak terlalu lama) di bawah 1 tahun, karena itulah setelah pelaku di bebaskan atau keluar dari penjara pelaku juga di kenakan sanksi adat. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa Polrest Bangkalan sudah berupaya melakukan tindakan yang tepat guna menanggulangi delik perkosaan dengan melakukan penanganan di TKP, penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi. Sedangkan upaya dan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat adat Kabupaten Bangkalan masih belum ada, masyarakat Kabupaten Bangkalan masih menyerahkan sepenuhnya upaya penanganan delik perkosaan kepada pihak Polrest Bangkalan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 19 Jul 2012 03:10
Last Modified: 19 Jul 2012 03:10
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12485

Actions (login required)

View Item View Item