PELAKSANAAN OPERASI HUTAN LESTARI II (STUDI TENTANG PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING DI BARITO SELATAN (KAL- TENG))

Saputra, Gandi (2006) PELAKSANAAN OPERASI HUTAN LESTARI II (STUDI TENTANG PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING DI BARITO SELATAN (KAL- TENG)). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PELAKSANAAN_OPERASI_HUTAN_LESTARI_II.pdf

Download (143kB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan Operasi Hutan Lestari II lahir dari meningkatnya jumlah Pembelakan Liar di hutan Indonesia dan khususnya pembalakan liar di hutan Barito Selatan, Kalimantan Tengah. hal ini diakibatkan adanya pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari tindak kejahatan Illegal Logging, Dengan berdasarkan kebijakan pemerintah yakni berlakunya Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan diatur berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2005 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2005 Tentang pemeberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal. Diharapkan dapat mengurangi dan memberantas peredaran illegal logging di wilayah pesisir Sungai Barito. Yang pelaksanaan tersebut dimulai pada bulan Maret dan seterusnya, Penelitian ini berkaitan dengan Pelaksanaan Operasi Hutan Lestari II (Study Tentang Pemberantasan Illegal Logging di Barito selatan Kal-Teng). Dengan tujuan Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Atau Pelaksanaan Operasi Hutan Lestari II (OPH) pada daerah yang merupakan rawan tindak pembalakan liar (Illegal Logging). Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Barito Selatan,Kalimantan Tengah. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal maka peneliti menggunakan sumber data primer dan skunder yang mana terbagi pada interview, observasi dan dokumentasi tentang fakta-fakta yang mengarah pada Upaya pemberantasan Illegal Logging yakni pada Pelaksanaan Operasi Hutan Lestari II di Barito Selatan.. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bisa dilihat bahwa Pelaksanaan Operasi Hutan Lestari II telah berjalan kurang lebih satu setengah tahun, tapi masih belum memberikan hasil yang maksimal sehingga hal ini tidak memberikan dampak yang berarti bagi pemerintah maupun bagi masyarakat karena Pelaksanaan tersebut masih memiliki banyak kekurangan-kekurangan dalam banyak hal seperti permasalahan aktor pelaksana kebijakan yakni para Aparat yang kurang memiliki kedisiplinan tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab, keterlibatan aparat dengan para pelaku illegal logging sebagai backing. dan koordinasi yang kurang diperhatikan karena keinginan kelompok ataupun individu lembaga masing-masing. Serta lemahnya hukum tentang kehutanan dalam menindak para pelaku dan para backing tindak kejahatan illegal logging. kurangnya pedulinya pada permasalahan evaluasi kebijakan dan kurang dilibatkannya masyarakat sebagai obyek dari kebijakan pelaksanaan pemberantasan illegal logging tersebut. Untuk itu pemerintah sudah saatnya merubah paradigma aparat untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban serta memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku ataupun kepada pihak-pihak yang terlibat agar menimbulkan efek jera. Sedangkan untuk permasalaha evaluasi dan partisipasi publik bisa diatasi dengan melakukan hearing, temu wicara, jajak pendapat ataupun lainnya sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pada waktu pelaksanaan selanjutnya. Dari keseluruhan kajian studi yang dikerjakan tersebut, akhirnya secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Operasi Hutan Lestari II (OPH) di daerah pesisir sungai Barito bisa dikatakan ‘relative’ sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yakni : Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan diatur berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2005 Tentang pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal walaupun masih banyak permasalahan terkait Penyipan sumber daya manusia (aparat) dan Koordinasi Serta kurangnya sarana dan Prasarana yang dimiliki dalam hal ini terkait dengan bentuk kebijakan serta bentuk material-material tertentu yang dimiliki Pemerintah dari Pelaksanaan Operasi Hutan Lestari II (OPH) dalam upaya memberantas illegal logging di Barito Selatan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 19 Jul 2012 02:52
Last Modified: 19 Jul 2012 02:52
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12476

Actions (login required)

View Item View Item