PERTANGGUNG JAWABAN KPUD SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG PASCA JUDICIAL REVIEW ATAS PASAL 57 (1), PASAL 66 (3E) DAN PASAL 67 (1E) UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Setiawan, M Bakti (2006) PERTANGGUNG JAWABAN KPUD SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG PASCA JUDICIAL REVIEW ATAS PASAL 57 (1), PASAL 66 (3E) DAN PASAL 67 (1E) UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PERTANGGUNG_JAWABAN_KPUD_SEBAGAI_PENYELENGGARA.pdf

Download (86kB) | Preview

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban KPUD berdasarkan UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, KPUD ditunjuk sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung sesuai dengan adanya perubahan mekanisme Pilkada langsung oleh rakyat. Berbagai literatur maupun sumber bahan hukum sebelumnya telah memberi gambaran bagaimana pertanggungjawaban KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung pasca adanya judicial review terhadap beberapa pasal dalam UU No.32 tahun 2004 yang berisi tentang pertanggungjawaban KPUD. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran bagaimana tugas dan kewajiban KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung, selain itu yang penting adalah bagaimana pertanggungjawaban KPUD pasca judicial review yang berkaitan dengan ketentuan pertanggungjawaban KPUD. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode analisis diskritif kualitati, sehingga data yang diperoleh adalah data yang menggambarkan bagaimana tugas dan kewajiban itu dilakukan, dan bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung oleh KPUD. Melalui penelitian yang mendalam, dalam penelitian ini mendapatkan hasil, bahwa tugas dan kewajiban KPUD dilakukan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku hanya tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD berdasarkan hasil putusan MK atas judicial review tidak di berlakukan. Penyelenggaraan pilkada langsung harus berdasarkan asas-asas pemilu serta diselenggarakan oleh lembaga independen (mandiri) seperti yang dimaksud dalam UUD 1945, independensi tidak mungkin dicapai apabila KPUD sebagai penyelenggara Pilkada langsung ditentukan harus bertanggung jawab kepada DPRD dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan dalam pasal 57 ayat1, pasal 66 ayat 3 huruf e dan pasal 67 ayat 1 huruf e berkaitan dengan pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD tidak berlakukan lagi maka KPUD bertanggung jawab kepada publik sedang untuk pertanggungjawaban penggunaan dana KPUD bertanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan yang mengaturnya. Dari analisa tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh KPUD kepada DPRD tidak diberlakukan lagi hanya sebatas memberikan laporan pelaksanaan, untuk selanjutnya pertanggungjawaban dilakukan kepada publik

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 18 Jul 2012 06:23
Last Modified: 18 Jul 2012 06:23
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12394

Actions (login required)

View Item View Item