IMPLEMENTASI PASAL 10 UU NO.9 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERITAHUAN KE POLISI KAITANNYA DENGAN HAK KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (Studi di Polresta Malang)

Sugiyanti, Nani (2006) IMPLEMENTASI PASAL 10 UU NO.9 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERITAHUAN KE POLISI KAITANNYA DENGAN HAK KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (Studi di Polresta Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
IMPLEMENTASI_PASAL_10_UU_NO.9_TAHUN_1998.pdf

Download (148kB) | Preview

Abstract

Dimulai dari kenyataan setiap momen bersejarah Republik Indonesia selalu dibarengi dengan membanjirnya anak-anak muda untuk turun ke jalan. Demonstrasi lebih dijadikan pilihan dan terbukti efektif sebagai media untuk menyuarakan aspirasi mereka, awal dan akhirnya perubahan ditandai dengan timbulnya aksi atau gerakan dengan pengerahan massa. Namun adakalanya dalam penyampaian pendapat ini aksi yang dilakukan tanpa disertai dengan adanya pemberitahuan kepada pihak polisi, hal ini menyebabkan penyampaian pendapat yang dilakukan kadang dapat menimbulkan tindakan anarkis yang menyebabkan timbul banyak korban maupun kerugian dari berbagai pihak yang diakibatkan tidak adanya penanggung jawab pelaksanaan tersebut. Berkaitan dengan ini penulis tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Pasal 10 UU No.9 Tahun 1998 Tentang Pemberitahuan ke Polisi Kaitannya dengan Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Studi di Polresta Malang)”. Dengan mengangkat permasalahan : “Bagaimana Implementasi Pasal 10 UU No.9 Tahun 1998 Tentang Pemberitahuan ke Polisi Kaitannya dengan Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum khususnya di Polresta Malang” serta “Kendala-kendala apa saja yang dijumpai oleh pihak yang akan melakukan demo dalam kaitannya dengan Implementasi Pasal 10 UU No.9 Tahun 1998 Tentang Pemberitahuan ke Polisi Kaitannya dengan Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum khususnya di Polresta Malang” Dalam penulisan hukum ini metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Dengan kata lain yuridis sosiologis berarti pendekatan yang dilakukan untuk membahas suatu masalah dengan cara menggunakan data-data yang diperoleh dari kenyataan yang terjadi di masyarakat kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan-peraturan serta teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Untuk lokasi penelitian, penulis melakukan penelitian di Polresta Malang. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kulitatif, yaitu dengan menggabungkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan serta segala informasi yang diperoleh dari informan serta literatur-literatur yang ada, kemudian dilakukan analisa kualitatif berdasarkan penafsiran-penafsiran yuridis guna menjawab permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat dikatakan bahwa implementasi Pasal 10 UU No.9 Tahun 1998 Tentang Pemberitahuan ke Polisi Kaitannya dengan Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum khususnya di Polresta Malang masih kurang sesuai dengan aturan yang ada. Pihak kepolisian memilih upaya yang fleksibel dalam mengatasi hal tersebut dengan cara yang persuasif. Hal ini dilakukan dengan alasan demi kepentingan kedua belah pihak dan agar pada akhirnya tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan untuk kendala yang kerapkali dihadapi oleh pihak yang akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum antara lain adalah dari birokrasi yang berbelit di Kepolisian menjadikan pihak penyelenggara kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum kesulitan dalam meminta izin serta kurangnya koordinasi antara penyelenggara kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 18 Jul 2012 03:47
Last Modified: 18 Jul 2012 03:47
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12332

Actions (login required)

View Item View Item