TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM KEPERDATAAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Khoiriyah, Aviatul (2006) TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM KEPERDATAAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN_YURIDIS_STATUS_HUKUM_KEPERDATAAN_ANAK.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Obyek Kajian dalam penulisan tugas akhir ini adalah penggunaan asas kewarganegaraan ganda pada peraturan kewarganegaraan Indonesia yang disahkan pada tanggal 11 juni 2006 lalu. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa anak-anak dalam kualifikasi tertentu memiliki status berkewarganegaraan ganda sebagai akibat hubungan hukum dengan orang tuanya yang berkewarganegaraan asing. Dalam hal ini penulisan ini mengkonsentrasikan pembahasan pada sistem hukum dan akibat hukum status kewarganegaraan ganda yang disandang oleh anak. Perubahan politik hukum perdata internasional Indonesia dalam bidang kewarganegaraan ini tidak lepas dari keinginan negara untuk meningkatkan investasi luar negeri dan upaya perlindungan hak warga negara atas anak-anak mereka hasil perkawinan campuran dengan orang asing. Selama ini politik kewarganegaraan Indonesia melakukan pendekatan dengan pemberlakuan kewarganegaraan tunggal dan penganutan sistem patriarkhi yang sangat ketat sehingga mengakibatkan banyak anak-anak WNI yang menikah dengan WNA harus tidak mendapat pengakuan dan perlindungan dari Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini ada 2 (dua) yaitu. Yang pertama, berkaitan dengan inventarisir anak-anak yang tergolong memiliki status kewarganegaraan ganda dan sistem hukum yang diberlakukan padanya dalam hukum perdatanya. Yang kedua, permalahan tentang status personal anak hasil perkawinan campuran setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan akibat hukum status personal tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang anak-anak yang memiliki status berkewarganegaraan ganda dan sistem hukum ayng diberlakukan padanya dalam wilayah hukum keperdataannya. Serta untuk mengetahui penentuan status personal anak hasil perkawinan campuran setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan akibat hukum status personal tersebut. Adapun metode penulisan yang dipergunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis berupa konsep-konsep hukum, kaidah hukum dan teori-teori hukum. Untuk itu penulis menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dengan jenis-jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, majalah atau artikel, dan bahan hukum tertier yang berupa kamus, ensiklopedia,indeks kumulatif dll. Hasil dari penulisan hukum ini mengungkapkan bahwa ternyata dalam hal penggunaan kewarganegaran ganda yang telah terjadi banyak perubahan yang dalam sistem hukum keperdataan Indonesia untuk perkara yang subyek hukumnya adalah anak berkewarganegaraan ganda. Terdapat banyak permasalahan yang terjadi dan pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kerancuan sistem hukum yang berlaku bagi anak berkewarganegaraan ganda mengingat ia sebenarnya terikat dengan dua sistem hukum. Banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan oleh status anak berkewarganegaraan ganda ini, sehingga pemerintah harus merumuskan kebijakan publik dalam hal pelaksanaan kewarganegaraan ganda ini implikasinya terhadap rasa keadilan dalam masyarakat (kepentingan umum) pada umumnya dan didunia hukum pada khusunya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan asas kewarganegaraan ganda merupakan keputusan yang tepat untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran, serta dapat meningkatkan angka investasi modal asing dalam negeri. Akan tetapi masih banyak yang harus dilakukan berkaitan dengan hal tersebut termasuk salah satunya adalah perumusan kebijakan publik untuk melindungi kepentingan umum, kepentingan negara serta rasa keadilan dalam masyarakat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 18 Jul 2012 02:47
Last Modified: 18 Jul 2012 02:47
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12313

Actions (login required)

View Item View Item