TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBUATAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR OLEH PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) MENURUT PP No. 44 TAHUN 1993 (Studi di Kota Malang)

Surono, Okky (2006) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBUATAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR OLEH PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) MENURUT PP No. 44 TAHUN 1993 (Studi di Kota Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN_YURIDIS_SOSIOLOGIS_TERHADAP_PEMBUATAN.pdf

Download (129kB) | Preview

Abstract

Tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomor merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting dalam ketertiban berkendara, ini bertujuan untuk menekan tingkat kejahatan curanmor di sebagian kota – kota besar. Namun sehubungan dengan perkembangan jaman plat nomor dijadikan salah satu aksesoris yang dapat dimodifikasi agar enak dipandang mata (keren), dalam hal ini pihak POLANTAS melihatnya sebagai salah satu pelanggaran di bidang lalu lintas yang harus ditertibkan, namun bukan dikarenakan pihak Kepolisian tidak mau menindak para pelanggar akan tetapi lebih dikarenakan keterbatasan anggota kepolisian dalam merazia semua jenis kendaraan bermotor tersebut. Obyek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi terhadap pembuatan plat nomor kendaraan bermotor di kota Malang?Apakah para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Malang yang membuat plat nomor kendaraan bermotor sudah melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi ?Faktor apakah yang menghambat dan mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi terhadap pembuatan plat nomor kendaraan bermotor? Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi terhadap pembuatan plat nomor kendaraan bermotor di kota Malang, untuk mengetahui apakah para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Malang yang membuat plat nomor kendaraan bermotor sudah melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, dan untuk mengetahui faktor apakah yang menghambat dan mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi terhadap pembuatan plat nomor kendaraan bermotor. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yaitu ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dengan melihat realitas yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini ditambah dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh data deskriptif yang diambil oleh para responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata untuk menggambarkan fakta – fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi terutama plat nomor kendaraan bermotor di wilayah kota Malang bisa dibilang kurang baik meskipun ada juga yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian membuktikan bahwa dari 10 orang pedagang kaki lima yang membuat plat nomor kendaraan bermotor mengaku mempelajari cara pembuatan plat nomor dari temannya sebanyak 3 orang (30%), belajar sendiri sebanyak 6 orang (60%), dan mendapatkan bimbingan dari kepolisian sebanyak 1 orang (10%). Jadi kebanyakan para pedagang yang belajar sendiri adalah mereka yang mendapatkan wawasan dari sekolah kejuruan (SMK). Para pedagang kaki lima ini dalam membuat plat nomor kendaraan tidak bisa berbuat banyak apabila konsumennya meminta plat nomor kendaraannya dimodifikasi, dari data yang telah diolah rata – rata per bulannya sebanyak 15 orang (37,5%) adalah para pelajar, 20 orang (50%) adalah para mahasiswa, dan 5 orang (12,5%) adalah masyarakat, dengan alasan yang bermacam – macam, misalnya plat nomornya rusak atau cacat sebanyak 15 orang (30,6%), hilang waktu berkendara atau jatuh sebanyak 2 orang (4,1%), karena mutu dan kualitasnya lebih bagus dari yang asli sebanyak 22 orang (44,9%), sedangkan yang mempunyai alasan lain – lain sebanyak 5 orang (12,5%). Jadi keberadaan para pedagang kaki lima yang membuat plat nomor kendaraan bermotor dinilai positif selama mentaati peraturan - peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah no. 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi pada pasal 178 (mengenai plat nomor kendaraan bermotor) dan menghimbau supaya tidak disalahgunakan oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab untuk kejahatan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 16 Jul 2012 06:13
Last Modified: 16 Jul 2012 06:13
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12174

Actions (login required)

View Item View Item