ANALISA HUBUNGAN DPRD DENGAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UU NO.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Susanti, Widiya (2006) ANALISA HUBUNGAN DPRD DENGAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UU NO.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISA_HUBUNGAN_DPRD_DENGAN_KEPALA_DAERAH.pdf

Download (85kB) | Preview

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai hubungan DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU No.32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana komposisi pemerintahan daerah dalam prakteknya ikut tergeser sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan konstitusi dan undang-undang selama ini. Berbagai literature maupun penelusuran melalui berbagai sumber sebelumnya telah menggambarkan bagaimana hubungan DPRD dengan Kepala Daerah selama ini berkaitan dengan adanya perubahan UU tentang pemerintahan daerah yang menggunakan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Tujuan penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran bagaimana hubungan DPRD dengan Kepala Daerah berdasarkan UU No.32 tahun 2004 serta bagaimana implikasi hubungan keduanya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode diskritif kualitatif, sehingga sumber data yang diperoleh adalah data yang menggambarkan bagaimana hubungan kedua lembaga tersebut dilakukan, dan bagaimana implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh kedua lembaga tersebut. Melalui penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa hubungan DPRD dengan Kepala Daerah berdasarkan UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan hubungan kerja yang setara dan bersifat kemitraan, antara kedua lembaga memiliki kedudukan yang tidak saling membawai, hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah sehingga tercipta hubungan kerja yang saling mendukung. Begitu luasnya hubungan DPRD dengan Kepala Daerah berdasakan UU No.32 tahun 2004 telah membawa implikasi keduanya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana kepala daerah tidak bertanggungjawab kepada DPRD karena di pilih langsung oleh rakyat sehingga pertanggungjawaban yang diberikan hanya bersifat laporan keterangan yang tidak dapat diterima ataupun ditolak oleh DPRD, DPRD hanya diberi kewenangan memberikan penilaian dan catatan terhadap laporan itu. Secara demikian dapat disimpulkan, bahwa hubungan DPRD dengan Kepala Daerah berdasarkan UU No.32 tahun 2004 telah membawa perubahan terhadap posisi kedua lembaga tersebut meskipun dalam UU yang baru telah menyebutkan bahwa hubungan kedua lembaga pemerintahan daerah adalah hubungan yang setara dan bersifat kemitraan demi mewujudkan mekanisme checks and balance.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 16 Jul 2012 05:43
Last Modified: 16 Jul 2012 05:43
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12156

Actions (login required)

View Item View Item