TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEBERADAAN DEBT COLLECTOR DALAM PENAGIHAN PINJAMAN MACET (Studi di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Cabang Dau Kabupaten Malang)

KHASAN, IBNU (2006) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEBERADAAN DEBT COLLECTOR DALAM PENAGIHAN PINJAMAN MACET (Studi di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Cabang Dau Kabupaten Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN_YURIDIS_SOSIOLOGIS_TERHADAP_KEBERADAAN_DEBT.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Kegiatan penyaluran pinjaman merupakan proses pembentukan asset koperasi. Pinjaman merupakan risk asset bagi koperasi karena asset koperasi itu dikuasai oleh pihak luar koperasi yaitu para nasabah. Setiap koperasi menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk asset ini selalu sehat dalam arti produktif dan collectable. Namun pinjaman yang diberikan kepada para nasabah selalu ada resiko berupa pinjaman bermasalah atau dapat digolongkan sebagai pinjaman macet. Adanya pinjaman macet akan menjadi beban koperasi karena pinjaman macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja Sebuah koperasi, oleh karena itu adanya pinjaman bermasalah apalagi dalam golongan macet menuntut penyelesaian yang cepat, tepat, dan akurat. Kadangkala, ukuran cepat tidak memperhatikan aturan hukum yang ada. Salah satunya adalah penggunaan Debt Collector yang notabene merupakan cara penyelesaian diluar hukum dan masih menjadi kontroversi karena cara kerja Debt Collector belum mempunyai dasar hukum yang kuat. Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai sebuah tinjauan yuridis sosiologis terhadap keberadaan Debt Collector dalam penagihan pinjaman macet di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) cabang Dau Kabupaten Malang tentang bagaimanakah proses dan prosedur kerja Debt Collector, faktor-faktor KANINDO menggunakan Debt Collector serta bagaimana pendapat nasabah KANINDO tentang cara kerja Debt Collector di lapangan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif analisis. Sehingga data yang diperoleh merupakan data yang menggambarkan bagaimana proses dan prosedur kerja Debt Collector KANINDO, faktor-faktor KANINDO menggunakan Debt Collector dan pendapat Nasabah mengenai cara kerja Debt Collector KANINDO kemudian menganalisanya dengan melakukan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian tersebut, penulis mengetahui bahwa KANINDO menggunakan Debt Collector guna menyelesaikan pinjaman macetnya. Debt Collector tersebut merupakan anggota dari Account Officer (AO) yang termasuk dalam struktur organisasi KANINDO. Debt Collector KANINDO bertugas mulai dijatuhkannya teguran tahap I, II, III, sampai dilakukannya eksekusi. Usaha penagihan oleh Debt Collector KANINDO lewat teguran dianggap sah-sah saja, karena selama proses penagihan tersebut tidak menggunaka cara-cara kekerasan, pengancaman dan intimidasi terhadap nasabah. Namun, Debt Collector KANINDO juga melakukan eksekusi/sita jaminan yang merupakan tindakan diluar kewenangan mereka. Karena untuk melakukan sita jaminan harus melalui prosedur pengadilan lebih dahulu. Hukum Acara Perdata, khususnya pasal 197, 198, dan 199 H.I.R. pada pokoknya menyebutkan bahwa persitaan hanya dilakukan oleh panitera Pengadilan Negeri atau diganti oleh orang yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal Debt Collector sampai melakukan penyitaan itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar rambu-rambu hukum dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Debt Collector pribadi maupun kepada KANINDO atas dasar perbuatan melanggar hukum (onrechmatigedaad). KANINDO menggunakan Debt Collector dengan alasan praktis, cepat dan murah. Nasabah KANINDO yang umumnya masyarakat kecil sampai menengah tidak mempersoalkan kehadiran Debt Collector. KANINDO maupun nasabah sama-sama enggan berurusan dengan pemerintah / pengadilan dikarenakan pesimis terhadap prosedur beserta para penegak hukumnya. Perlu adanya pengawasan yang ketat Pemerintah terhadap praktek-praktek ekonomi skala kecil seperti usaha simpan pinjam oleh koperasi sehingga pelaksanaannya tetap berpegangan pada aturan dan prosedur hukum yang ada serta perlu digalakkan budaya hukum yang berkaitan dengan kesadaran hukum baik pada pelaku usaha maupun masyarakat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 16 Jul 2012 05:39
Last Modified: 16 Jul 2012 05:39
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12151

Actions (login required)

View Item View Item