TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BUPATI NO. 180/783/421.012/2005 TENTANG PENGHENTIAN KEGIATAN PONDOK I’TIKAF NGAJI LELAKU DALAM KASUS SHALAT DUA BAHASA OLEH YUSMAN ROY

Suswedi, Yoyok (2006) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BUPATI NO. 180/783/421.012/2005 TENTANG PENGHENTIAN KEGIATAN PONDOK I’TIKAF NGAJI LELAKU DALAM KASUS SHALAT DUA BAHASA OLEH YUSMAN ROY. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN_YURIDIS_TERHADAP_SURAT_KEPUTUSAN.pdf

Download (193kB) | Preview

Abstract

Obyek studi dalam penulisan ini adalah Surat Keputusan (SK) Bupati No: 180/783/KEP/421.012/2005 tentang Penghentian Kegiatan Pondok I’tikaf Ngaji Lelaku. Surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh Bupati Malang dengan motifasi untuk menghentikan keresahan yang terjadi dimasyarakat, yang diakibatkan oleh kegiatan Yusman Roy dengan melakukan shalat dua bahasa. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah Bupati mempunyai kewenangan melakukan penutupan terhadap kegiatan yang dinilai keluar dari kegiatan keagamaan, dan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum Surat Keputusan (SK) Bupati No: 180/783/KEP/421.012/2005 Tentang Penghentian Kegiatan Pondok I’tikaf Ngaji Lelaku ditinjau dari hukum Administrasi Negara Metode pendekatan yang dilakukan dalan penulisan tugas akhir ini adalah yuridis normatife. Adapun data yang diperoleh dilapangan, ditelaah dan dianalisis berdasarkan hukum administrasi. Dari data primer yang diperoleh dianalisis dan dibandingkan dengan hukum administrasi yang ada, sedang dari data sekunder dijadikan sebagai kajian teoritis untuk menemukan kebenaran secara teori dari hukum administrasi. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati No: 180/783/KEP/421.012/2005 dihentikanlah segala kegiatan dalam Pondok I’tikaf Ngaji Lelaku, dan berakibat ditutupnya pondok tersebut. Yusman Roy sebagai pemilik dan penanggungjawab pondok diharuskan untuk mematuhi isi keputusan dan menanggung segala akibat dari keingkaran yang dilakukan terhadap isi keputusan. Upaya hukum telah dilakukan oleh Yusman Roy dengan melakukan gugatan kepada pengadilan Tata Usaha Surabaya, dengan alasan bahwa Yusman Roy telah dirugikan akibat dari keputusan tersebut dan perbuatan Bupati dengan mengeluarkan Surat keputusan adalah perbuatan yang sewenang-wenang. Namun putusan pengadilan memberikan putusan bahwa pengadilan tidak dapat diterima karena gugatan masih belum waktunya diajukan kepengadilan TUN (prematur) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, perbuatan Bupati dengan mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Penghentian kegiatan Pondok I’tikaf Ngaji lelaku tidaklah didasari dengan dasar hukum yang benar. Dasar hukum yang diiginakan Bupati adalah Undang-Undang No 32 tentang Otonomi Daerah pasal 27 ayat (1) huruf C. dasar hukum tersebut tidaklah dapat digunakan untuk melakukan penutupan terhadap kegiatan keagamaan. Dalam Undang-undang tersebut dalam Pasal 10 angka tiga (3) juga disebutkan bahwa mengenai kepentingan yang berhubungan dengan agama tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa keputusan Bupati dengan mengeluarkan Surat Keputusan adalah perbuatan yang sewenang-wenang, dan keputusan Bupati No. : 180/783/KEP/421.012/2005 dapat dikatakan bertentangan dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 16 Jul 2012 05:26
Last Modified: 16 Jul 2012 05:26
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12141

Actions (login required)

View Item View Item