PELAKSANAAN PENGAMANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALISME POLRI (STUDI DI POLRES BATU)

Syarief, Omar (2006) PELAKSANAAN PENGAMANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALISME POLRI (STUDI DI POLRES BATU). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PELAKSANAAN_PENGAMANAN_TEMPAT_KEJADIAN_PERKARA.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pengamanan tempat kejadian perkara pada tahap penyidikan dalam prespektif profesionalisme Polri, Pengamanan tempat kejadian perkara merupakan penjagaan dan penutupan tempat peristiwa terjadi dalam rangka mempertahankan keadaan semula untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan atau menghilangnya tanda-tanda bekas tindak pidana atau sebaliknya, jangan sampai di tempat tersebut bertambah atau justru berkurangnya barang bukti tindak pidana di area tempat kejadian perkara. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengamanan tempat kejadian perkara yang ada dalam Juknis 01/II/1982 dihubungkan dengan pelaksanaan pengamanan tempat kejadian perkara di lapangan. Efektivitas hukum itu antara lain dapat diukur dari kepatuhan warga masyarakat dan aparatur penegak hukum yang kepentingannya diatur oleh hukum. Misalnya, efektivitas Juknis 01/II/1982 tentang penanganan tempat kejadian perkara diukur dari kepatuhan masyarakat dan aparat penegak hukum apakah sudah berjalan efektif. Apabila efektifitas hukum dengan penegakan hukum berlaku efektif dan serasi maka akan tercipta ketertiban dan keamanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologi, yaitu menitikberatkan pada Juknis 01/II/1982 tentang penanganan tempat kejadian perkara sebagai dasar pedoman pembahasan permasalahan, yang dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan dan aspek-aspek yang mempengaruhi pengamanan tempat kejadian perkara. Melalui penelitian mendalam dan sangat teliti, peneliltian ini mendapatkan hasil, bahwa dalam pelaksanaan pengamanan tempat kejadian perkara dalam kasus teroris di Batu, faktor keselamatan warga masyarakat menjadi hal utama. Berikutnya tindakan melanggar batas garis polisi (police line) harus ditangkap dan dicurigai sebagai kaki tangan atau pelaku tindak pidana yang hendak melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan di tempa kejadian perkara, untuk itu perlu dilakukan proses interogasi yang mendalam guna mengungkap motifnya, apabila pelaku pelanggar garis polisi tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang terjadi maka akan dilepaskan dengan sendirinya. Dalam tindakan penggelapan barang bukti kasus togel yang dilakukan oknum polisi sudah termasuk unsur pidana oleh karena itu sanksi yang diberikan tidak sebatas pelanggaran kedisiplinan kepolisian dan dilakukan tindakan administrasi, melainkan tindak pidana yang dilakukan harus diteruskan sampai ke meja peradilan umum untuk dilakukan penuntutan secara pidana. Kemudian langkah-langkah penanganan di tempat kejadian perkara harus dilakukan sesuai Juknis 01/II/1982 dengan rasa tanggung jawab oleh aparat penegak hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa, pengaturan pengamanan tempat kejadian perkara yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian adalah harus memperhatikan langkah-langkah penanganan tempat kejadian perkara sesuai dengan Juknis 01/II/1982. Dengan demikian aparat kepolisian tidak melakukan kesalahan akibat tindakan yang dilakukanya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 16 Jul 2012 03:56
Last Modified: 16 Jul 2012 03:56
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12122

Actions (login required)

View Item View Item