PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG (Studi Di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)

TRIAWAN, HENDRA (2006) PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG (Studi Di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PERSEPSI_MASYARAKAT_TERHADAP_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_KEPALA_DAERAH_LANGSUNG.pdf

Download (150kB) | Preview

Abstract

Seiiring dengan diberlakukanya sistem desentralisasi, tepatnya dikeluarkanya UU No 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, telah membawa arah proses kemajuan demokratisasi di daerah dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 56 ayat 1 UU No 32 tahun 2004 tentang “Pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum Bebas, Rahasia,Adil”, telah membuka peluang bagi masyarakat di daerah untuk lebih mempunyai kesempatan dalam memilih kepala daerahnya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Hal ini merupakan Perkembangan bagi demokratisasi di daerah- daerah. Paling tidak, hal ini merupakan jawaban langsung tuntunan aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah yang sedang dikembangkan. Pilkada langsung menjadi realitas politik yang berguna membangun proses demokratisasi ditingkatan lokal. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi langkah awal bagi masyarakat lokal dalam menata pemerintahan yang transparan dengan legitimasi langsung ditangan rakyat. Namun Permasalahan yang muncul di daerah adalah, Pemilihan langsung hanya menjadi rutinitas ritual politik saja, tanpa makna dan belum tentu membawa perubahan mendasar dalam sendi-sendi kehidupan sosial –politik di daerah. Bahkan bisa juga hanya mempertegas pandangan masyarakat : pembodohan massal dan pemiskinan struktural. Masyarakat hanya bisa menjadi komoditas politik elit untuk meraih kekuasaan. maka pilkada sebagai jalan untuk masyarakat sipil dalam kehidupan berpolitik, hanya sekadar “isapan jempol”politik, karena selama ini partisipasi politik serta perilaku politik masyarakat hanya masih dalam ruang politik mobilisasi, di mana masyarakat tidak paham makna politik yang sebenarnya. Hal ini seharusnya diharapkan muncul sebuah wacana kontrak politik yang diharapkan mampu mengutamakan kepentingan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang menimbulkan polemik pro dan kontra di kalangan masyarakat, maka peneliti mengambil judul tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung ( Studi Di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dan menggunakan analisa kualitatif. Peneliti berharap mendapatkan gambaran situasi di lapangan yang sistematis dan mendapatkan data yang faktual dan akurat. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sekunder yang terbagi atas observasi, interview, dan penyebaran kuisioner. Untuk indikator yang diambil oleh peneliti yang akan didistribusikan dalam pokok bahasan adalah tentang tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung, tingkat perasaan ( tanggapan ) masyarakat terhadap dilaksanakanya pemilihan kepala daerah secara langsung dan tentang perilaku ( activities ) masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat atas dilakasanakanya peilihan kepala daerah langsung sangat baik tetapi pemahamanya masih kurang, sedangkan perasaaan masyarakat atas dilaksanakanya pemilihan kepala daerah langsung yang pertama kali ini sangat senang, mereka menganggap sudah waktunya mereka memilih pemimpin mereka sendiri tanpa harus diwakili oleh anggota dewan seperti yang terjadi pada era-era sebelumnya. Sedangkan pola perilaku masyarakat terhadap penggunaan hak pilihnya dalam pemungutan suara juga sangat baik, sekitar 85 % responden menggunakan hak pilihnya dengan baik. Penelitian ini memberikan segala bentuk masukan dan rekomendasi terhadap segala pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, bak bagi lembaga panitia pemilihan kepala daerah dalam hal ini KPUD ( Komisi Pemilihan Umum Daerah ), maupun kepala daerah yang terpilih agar tidak melupakan segala macam janji ataupun kontrak politik yang telah disepakati dengan masyarakat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 14 Jul 2012 04:37
Last Modified: 14 Jul 2012 04:37
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12066

Actions (login required)

View Item View Item