PERBANDINGAN KONSEPSI HUKUM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN MENURUT HUKUM POSITIF PADA PASAL 284 KUHP DAN HUKUM ISLAM

Tri Lidiana, Suversi (2006) PERBANDINGAN KONSEPSI HUKUM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN MENURUT HUKUM POSITIF PADA PASAL 284 KUHP DAN HUKUM ISLAM. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PERBANDINGAN_KONSEPSI_HUKUM_SISTEM_PEMBUKTIAN.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Obyek studi penulisan ini adalah mengenai konsepsi hukum sistem pembuktian tindak pidana perzinahan menurut hukum positif dan hukum Islam. Di mana tindak pidana perzinahan banyak terjadi di negara kita sekarang ini, namun sampai saat ini sulit untuk mengajukan para pelaku zina itu di pengadilan. Berbagai literatur maupun penelitian sebelumnya telah menggambarkan bagaimana modus perzinahan yang terjadi di Indonesia, bahkan perzinahan masih saja terjadi meskipun ada ancaman hukuman yang menjeratnya. Tujuan penulisan ini untuk mendapatkan gambaran bagaimana konsepsi hukum tindak pidana perzinahan menurut hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, yang lebih penting adalah bagaimana perbandingan konsepsi hukum sistem pembuktian menurut hukum positif dan hukum Islam dalam perzinahan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan komperatif, sehingga penelitian hukumnya menekankan pada penelaahan sebagai norma dan dapat menggambarkan perbandingan pembuktian tindak pidana perzinahan menurut hukum positif dan hukum Islam. Melalui penelitian yang dilakukan dari berbagai literatur, tindak pidana perzinahan menurut hukum positif yang dapat dikenakan hukuman hanya pada seseorang yang sudah mempunyai ikatan perkawinan saja, sedangkan menurut hukum Islam pezina yang dapat dihukum yaitu pezina muhsan dan ghaoiru muhsan. Sistem pembuktian untuk tindak pidana perzinahan menurut hukum positif itu dapat diproses dengan menggunakan alat-alat bukti sesuai dengan hukum acara pidana positif, sehingga pelaku tindak pidana perzinahan itu dapat diproses dan bisa dibuktikan kemudian dengan adanya bukti itu pezina bisa dihukum. Dalam hukum Islam, sistem pembuktian tindak pidana perzinahan dapat diproses dengan alat-alat bukti yang sesuai dengan hukum acara pidana Islam, baik pezina muhsan maupun ghoiru muhsan, sehingga untuk pembuktiannya bisa diproses sesuai dengan status masing-masing pezina. Pembuktian perzinahan, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, sampai sekarang belum ada yang sampai pada proses persidangan karena dalam membuktikan suatu tindak pidana perzinahan itu sulit apalagi dalam hukum positif yang cara pembuktiannya sama dengan pembuktian tindak pidana lain. Banyak terjadi peristiwa perzinahan yang sangat merugikan masyarakat, akan tetapi masyarakat kita menganggap itu hal yang biasa, padahal dalam segi hukum itu merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang sangat berat. Apalagi dalam segi hukum Islam yang hukumannya tidak bisa dirubah sama sekali, karena semua itu hukum Allah. Untuk itu, pembuktian dalam tindak pidana perzinahan sangatlah penting sekali, pidana proses pembuktian ini merupakan faktor utama untuk dapat membuktikan pelaku melakukan perzinahan, sehingga dengan adanya bukti-bukti yang cukup pelaku dapat dengan mudah dibuktikan bahwa dia melakukan tindak pidana perzinahan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian menurut hukum positif dan hukum Islam dapat diproses dengan menggunakan alat-alat bukti sesuai dengan hukum acara pidana masing-masing, sehingga untuk keadilan pelaku tindak pidana perzinahan dapat diproses di pengadilan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 13 Jul 2012 07:15
Last Modified: 13 Jul 2012 07:15
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11999

Actions (login required)

View Item View Item