ANALISIS KETIDAKPASTIAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI BERDASARKAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Trianah, Yuni (2006) ANALISIS KETIDAKPASTIAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI BERDASARKAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISIS_KETIDAKPASTIAN_PELAKSANAAN_EKSEKUSI.pdf

Download (85kB) | Preview

Abstract

Kejahatan adalah sebagai suatu tingkah laku yang merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat baik dilihat dari segi Agama, kesusilaan, kesopanan dan ketertiban anggota masyarakat. Banyak hal yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, kejahatan itu bersumber dari masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan dan masyarakat sendiri yang akan menanggung segala akibatnya walaupun tidak secara langsung. Terhadap kejahatan tersebut masyarakat berkehendak memberantasnya atau mencegahnya. Sehingga terhadap para pelaku kejahatan, masyarakat seringkali mencelanya, menumpuhkan kebencian. Serta mengasingkan para pelaku kejahatan dari lingkungan pergaulan. Setiap perbuatan yang melawan hukum akan dikenai hukuman pidana, baik itu pidana mati atau pidana penjara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya ketidakpastian dalam putusan eksekusi pidana mati, dan untuk mengkaji apakah terjadinya ketidakpastian tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan statue approach dan conceptual approach. Penulis menganalisa data ini dengan metode Deskriptif Kualitatif, sehingga data yang diperoleh adalah data yang menggambarkan bagaimana ketidakpastian pelaksanaan eksekusi tersebut terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya ketidakpastian itu dikarenakan berlarut-larutnya dalam mendapatkan keputusan hukum tetap dan ketidakpastian terhadap tenggang waktu pelaksanaan. Berlarut-larutnya eksekusi pidana mati merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) baik bagi terpidana mati maupun bagi korban. Dengan demikian maka dapat disimpulkan, bahwa ketidakpastian pelaksanaan eksekusi ini terjadi karena belum mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 13 Jul 2012 04:03
Last Modified: 13 Jul 2012 04:03
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11985

Actions (login required)

View Item View Item