DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERDAKWA PEKERJA SEKS KOMERSIAL JALANAN (Studi di Pengadilan Negeri Tulungagung)

UMAYYAH, DEWI (2006) DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERDAKWA PEKERJA SEKS KOMERSIAL JALANAN (Studi di Pengadilan Negeri Tulungagung). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
DASAR_PERTIMBANGAN_PUTUSAN_HAKIM_TERHADAP_TERDAKWA.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai dasar pertimbangan putusan hakim terhadap terdakwa pekerja seks komersial jalanan. Dimana diketahui bahwa PSK di Indonesia sekarang lagi marak dibicarakan, karena dengan adanya PSK yang berada di jalanan dapat mengganggu ketentraman masyarakat di sekitarnya. Walaupun telah dilakukan antisipasi seperti razia dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang prostitusi. Namun tampaknya tidak banyak berpengaruh. Tetapi pada kenyataan PSK tersebut tetap saja melakukan kegiatannya di jalanan, padahal tak jarang mereka harus kucing-kucingan dengan petugas yang melakukan penertiban, akan tetapi urusan yang menyangkut ekonomi maupun alasan lainnya mengalahkan kekhawatiran dikejar petugas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana proses peradilan terhadap pekerja seks komersial yang menawarkan diri di jalanan dan apa dasar pertimbangan hakim yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pekerja seks komersial jalanan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses peradilan terhadap pekerja seks komersial yang menawarkan diri di jalanan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pekerja seks komersial jalanan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peradilan yang diperuntukkan bagi para PSK jalanan tergolong dalam proses peradilan cepat sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHAP, sesuai dengan penggolongan jenis tindak pidana yaitu tindak pidana ringan, sedangkan proses peradilan yang berada di Kota Tulungagung kurang efektif karena perangkat peraturan atau dasar hukum yang kurang memadai proses cepat tanpa peraturan yang jelas. Yang dimaksud dengan peraturan yang tidak jelas, dikarenakan sanksi yang diberikan tidak sama dengan yang ada dipasal 10 Perda No. 29 tahun 2002. dan Dasar pertimbangan hakim yang mengadili terdakwa PSK menggunakan dua cara, baik secara yuridis maupun sosiologis, yang berdasarka yuridis hakim dalam mengambil putusan berdasarkan Peraturan Pemerintah daerah Kota Tulungagung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum No. 29 tahun 2002 pasal 1 dan 10, dan pertimbangan hakim secara sosiologis hakim melihat dahulu latar belakang atau motif PSK jalanan tersebut melakukan itu. Kebanyakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pada kasus PSK jalanan ini sebagian besar masih didasarkan pada pertimbangan sosiologis. Maka disimpulkan bahwa proses peradilan terhadap terdakwa PSK berdasarkan KUHAP menggunakan cara pemeriksaan cepat karena termasuk dalam bentuk tindak pidana ringan, dan dasar pertimbangan hakim yang mengadili terdakwa PSK berdasarkan Peraturan Daerah Pemeritah Kota Tulungagung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum No. 29 tahun 2002 pasal 1 dan 10, dan pertimbangan yang lain hakim melihat dahulu latar belakang /motif PSK tersebut melakukan pekerjaan tersebut.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 12 Jul 2012 07:04
Last Modified: 12 Jul 2012 07:04
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11943

Actions (login required)

View Item View Item