ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN TANAH PERSIL (TANAH DALAM PENGUASAAN PEMERINTAH DESA) ANTARA PENGGARAP TANAH DAN PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Selok Awar-Awar kec. Pasirian kab. Lumajang)

Ulum, Bahrul (2006) ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN TANAH PERSIL (TANAH DALAM PENGUASAAN PEMERINTAH DESA) ANTARA PENGGARAP TANAH DAN PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Selok Awar-Awar kec. Pasirian kab. Lumajang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISIS_TERHADAP_PELAKSANAAN_PERJANJIAN_BAGI_HASIL.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Dapat diketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara agraris yang sangat dipengaruhi oleh mata pencaharian masyarakatnya dari mengelola tanah. Dimana banyak masyarakatnya yang menggantungkan hidupnya pada hasil tanah dengan cara bercocok tanam. Oleh karena banyak warga negaranya yang menekuni bidang pertanian sebagai mata pencaharian mereka. Pada kenyataannya saat ini tanah yang tersedia tidak seimbang dengan semakin padatnya penduduk. Selain itu banyak juga warga masyarakat yang miskin, bahkan tidak mempunyai lahan garapan. Oleh karena di Desa Selok Awar-Awar sebagai langkah kebijakan pemerintah desa untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan dan agar orang yang tidak mempunyai lahan garapan bisa bertani, maka warga yang yang tidak mampu dan tidak mempunyai lahan garapan diperbolehkan untuk menggarap tanah yang menjadi kas desa ( persil ) dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menekankan pada tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh pihak warga desa sebagai penggarap dan pihak pemerintah desa sebagai pemilik tanah. Dimana mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian itu sendiri sudah diatur dalam UU No. 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Yang menjadi permasalahannya adalah dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil itu tidak didasari dengan UU No. 2 tahun 1960, akan tetapi berdasarkan kebiasaan dan hukum adat yang berlaku di Desa itu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh alasan pemerintah desa melakukan perjanjian bagi hasil dengan warganya, dimana seharusnya pemerintah desa harus selalu membantu warga. Selain itu juga untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara menyeluruh yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dengan warganya, tentng sesuai atau tidaknya dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, secara umum dapat digambarkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan di Desa Selok Awar-Awar adalah atas keinginan pemerintah desa untuk membantu warganya yang tidak mempunyai lahan garapan agar dapat bercocok tanam sebagai petani dan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya. Hanya saja yang sangat disayangkan karena pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 2 tahun 1960. Dimana dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil itu hanya dilakukan secara lisan saja, tanpa ada saksi kecuali dari pihak pemilik tanah ( pemerintah desa ) yang dihadiri oleh Kepala Desa dan stafnya ( Kaur Kesra ) dan juga tidak ada pengesahan dari camat diwilayah itu seperti yang diatur dalam UU No. 2 tahun 1960. Selain itu mengenai hak dan kewajiban para pihak juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 2 tahun 1960, serta mengenai batas jangka waktu juga tidak sesuai, dimana dalam kesepakatan itu jangka waktu perjanjian adalah tidak terbatas atau dengan kata lain dilakukan secara turun temurun, kecuali dipindahkan oleh penggarap pertama kepada pihak kedua dengan ganti rugi atas inisiatif sendiri, serta atas sepengetahuan pemilik tanah ( pemerintah desa ). Juga mengenai besarnya imbangan pembagian hasil yang jelas tidak sesuai, karena besarnya imbangan bagi hasil penggarapan tanah kas desa ( persil ) adalah merata terhadap seluruh penggarap, yaitu sebesar 10 % dari hasil bersih panen yang didapatkan. Hal ini terjadi karena disebabkan kurangnya sosialisasi tentang adanya peraturan yang secara khusus mengatur perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Selain itu juga dikarenakan dari pihak pemerintah desa sendiri yang telah mengetahui tentang UU No. 2 tahun 1960, akan tetapi tidak menerapkannya bahkan tidak memberitahukan kepada waragnya. Juga disebabkan diri masyarakat sendiri yang seakan tidak mau tahu dan lebih cenderung untuk melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut kebiasaan yang telah diterapkan sebelumnya di Desa itu. Serta karena di Desa selok awar-Awar tidak ad badan khusus yang menangani tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, baik itu yang dilakukan antara sesama warga maupun dengan pihak pemerintah desa. Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Selok Awar-Awar tidak terawasi dengan baik.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 12 Jul 2012 05:16
Last Modified: 12 Jul 2012 05:16
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11927

Actions (login required)

View Item View Item