KINERJA BADAN PENGAWAS DAERAH (BAWASDA) KOTA MALANG 2004 – 2005

INDRAWATI, CICIK (2006) KINERJA BADAN PENGAWAS DAERAH (BAWASDA) KOTA MALANG 2004 – 2005. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
KINERJA_BADAN_PENGAWAS_DAERAH.pdf

Download (130kB) | Preview

Abstract

Pemerintahan daerah didalam pengambilan setiap kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat harus diawasi terhadap semua mekanisme, system, aturan dan kebutuhan yang ada di tiap daerah. Fungsi pengawasan perlu dilaksanakan sedini mungkin agar diperoleh umpan balik untuk melakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan, sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. Usaha melakukan perbaikan atau penyempurnaan bilamana ditemukan beberapa kekeliruan dalam bekerja merupakan tanggung jawab badan yang bersangkutan. Oleh karena itu skrispsi ini mendiskripsikan kinerja lembaga tersebut dalam melaksanakan pengawasannya terhadap pemerintahan daerah. Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan anggara daerah pada dasarnya dimaksud agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat bertanggung jawab kepada publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang sumber datanya berupa data primer dan sekunder. Sedangkan populasi dan sampel dari penelitian ini adalah Bawasda Kota Malang dan MCW karena badan ini berfungsi sebagai pengawasan pemerintahan daerah beserta anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yang diukur melalui mekanisme pengawasan yang terdiri dari: penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi, penyusunan pengawasan yang digunakan adalah Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT) sedangkan pelaksanaan pengawasan melalui pemeriksaan perpoin yang tertuang dalam PKPT dan untuk evaluasinya adalah pemuktahiran data Kota Malang dalam kurun waktu 2004-2005 telah menemukan beberapa indikasi yang menyimpang dari peraturan, yang salah satunya yang dibahas dalam skripsi ini adalah penyimpangan anggaran dalam bidang pendidikan. Dari hasil temuan adanya indikasi penyimpangan ada tindak lanjut dari setiap penyimpangan harus dilaporkan kepada walikota dengan membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Dari laporan pertanggung jawaban itu kemudian walikota melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut. Kinerja Bawasda Kota Malang dalam kurun waktu 2004-2005 termasuk dalam menghasilkan hasil kerja belumlah maksimal hal ini dikarenakan pencapaian tingkat tindak lanjut dari setiap penyimpangan yang belum 100% terselesaikan dengan tuntas. Sedangkan untuk ke depannya Bawasda Kota Malang harus dapat lebih meningkatkan pengawasannya terhadap pemerintahan daerah Kota Malang agar berjalan efektif dan efisien serta dapat mengurangi sedini mungkin terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 12 Jul 2012 02:21
Last Modified: 12 Jul 2012 02:21
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11899

Actions (login required)

View Item View Item