ANALISIS TERHADAP KONTRAK KERJA ANTARA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DENGAN MAJIKAN MENGENAI JAMINAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TKI DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

WAHYUNINGSIH, DESY (2006) ANALISIS TERHADAP KONTRAK KERJA ANTARA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DENGAN MAJIKAN MENGENAI JAMINAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TKI DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISIS_TERHADAP_KONTRAK_KERJA_ANTARA_TENAGA_KERJA.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Masalah kekerasan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri khususnya Tenaga Kerja Wanita merupakan fenomena sosial yang perkembangannya dari tahun ke tahun angkanya terus bertambah. Hal ini sangat memprihatinkan karena hak asasi manusia untuk merasa aman dimanapun mereka berada belum bisa terlaksana dengan baik. Akan tetapi kekerasan terhadap TKI ini tidak hanya ketika mereka bekerja di luar negeri tetapi ketika mereka masih di dalam negeri pun ada pihak-pihak tertentu yang melakukan kekerasan terhadap para TKI. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontrak kerja yang dilakukan antara TKI dengan majikan terutama mengenai pemenuhan hak-hak TKI baik masih berada di Indonesia maupun setelah berada di Luar Negeri terutama mengenai perlindungan hukum yang dijaminkan jika TKI hak-haknya sebagai manusia di langgar. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis analistis yaitu pembahasan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan melihat realitasnya yang menjadi pokok permasalahannya. Dengan mengolah data baik berupa data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dengan dokumentasi berupa kontrak kerja dari 2 negara yaitu Arab Saudi dan Malaysia, Adapun temuan penulis dalam penelitian secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Di dalam ke 2 kontrak kerja yang sudah dianalisis, hak-hak Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri di berikan meskipun ada kekurangannya akan tetapi ada beberapa kontrak kerja yang isinya bertentangan dengan perundang-undangan Indonesia. 2. Tidak aturan mengenai jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh majikan kepada TKI terutama di perjanjian kerja negara Malaysia. 3. Di dalam kontrak kerja kedudukan TKI sangat bergantung kepada majikan. 4. Dari hasil wawancara ke 2 mantan TKI ternyata isi kontrak kerja tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Dengan adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 seharusnya keberadaan TKI lebih diperhatikan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada para TKI harus lebih diperhatikan. Dibentuknya peraturan perundang-undangan terhadap TKI yang bisa membuat kedudukan TKI lebih baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya mengatasi supaya tingkat kekerasan TKI baik yang masih di dalam negeri maupun yang sudah didalam negeri adalah dengan menjalankan kewajiban dan memenuhi hak-hak dari masing-masing pihak tanpa memikirkan keuntungan untuk diri sendiri. Selain itu perlu dilakukan hubungan yang baik antara negara Indonesia dengan negara tempat TKW Indonesia bekerja.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 10 Jul 2012 07:20
Last Modified: 10 Jul 2012 07:20
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11769

Actions (login required)

View Item View Item