ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1997 MENJADI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2000 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Haryanti, Agustin Dwi (2006) ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1997 MENJADI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2000 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISIS_PERUBAHAN_UNDANG.pdf

Download (91kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan judul “Analisis Perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbedaan tingkat efektifitas, pertumbuhan, dan kontribusi. Ketiga analisis tersebut dipakai untuk mengukur seberapa besar perbandingan keadaan BPHTB terkait jumlah wajib pajak dan penerimaan BPHTB sebelum dan sesudah perubahan UU. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan BPHTB terhadap pendapatan daerah dipakai analisis regresi linier sederhana. Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan BPHTB, pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan BPHTB, dan kontribusi penerimaan BPHTB terhadap pendapatan daerah sebelum perubahan UU No. 21 Tahun 1997 lebih baik daripada sesudah perubahan UU No. 21 Tahun 1997. Dengan analisis regresi linier sederhana ditemukan persamaan regresinya adalah Y’ = a + bX, dimana b merupakan angka arah/koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independent. Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka terjadi penurunan. Hasil analisis regresi menghasilkan Y’ = 71.955.033,6 + 268,95X. hal ini berarti jika X (penerimaan BPHTB) naik 1 unit (rupiah), maka Y (pendapatan daerah) akan bertambah 268,95 kali. Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya perubahan UU No. 21 Tahun 1997 menjadi UU No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB berdampak kurang baik pada pemerintahan Kabupaten Nganjuk terkait dengan jumlah wajib pajak dan penerimaan BPHTB. Meskipun demikian, penerimaan BPHTB memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk meninjau kembali setiap keputusan perubahan undang-undang pajak sehingga hasilnya nanti tidak merugikan pihak-pihak yang terkait, baik pemerintah maupun masyarakat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Faculty of Economic > Department of Accounting
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 09 Jul 2012 07:00
Last Modified: 09 Jul 2012 07:00
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11577

Actions (login required)

View Item View Item