POLA PENYELESAIAN DALAM HAL TERJADINYA PRA PENUNTUTAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN DALAM KUHP (Studi Di Polresta malang Dan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang)

Hari Anggoro, Nugroho (2006) POLA PENYELESAIAN DALAM HAL TERJADINYA PRA PENUNTUTAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN DALAM KUHP (Studi Di Polresta malang Dan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
POLA_PENYELESAIAN_DALAM_HAL_TERJADINYA_PRA_PENUNTUTAN.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Sejauh mana peran jaksa selaku penuntut umum dan penyidik terhadap penyempurnaan berkas perkara? Bagaimana pola penyelesaian apabila dalam hal trjadinya prapenuntutan jaksa selaku penuntut umum penyidik dalam rangka pengembalian berkas perkara ternyata tidak mampu memenuhi batas waktu yang telah ditentukan menurut KUHAP? Sedangkan dalam metode yang digunakan adalah meggunakan yuridis normatife,yaitu penelitian berdasarkn kepada penelitian yuridis formal ataupun peraturan perundangan yang berlaku di negara kita sehingga dapat diketahui dan dipakai dalam perundangan. Apabila dari penelitian penuntut umum berpendapat bahwa petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk melengkapi pemeriksaan tersebut ataukah sudah dilaksanakan tetapi belum sempurna maka penuntut umum dapat mengembalikan lagi kepada penyidik dengan disertai petunjuk seperti yang terdahulu ataupun petunjuk-petunjuk baru lagi penyempurnaanya, dengan proses administrasi yang sama seperti pengembalian berkas perkara terdahulu yakni menggunakan formulir model P-18 dan model P-19 sebaliknya bila penelitian penuntut umum menyimpulkan bahwa hasil penyidikan tambahan terhadap berkas perkara dari penyidik sudah lengkap, maka penuntut umum memberitahukan kepada penyidik dengan memakai formulir model P-21 seperti yang telah dikemukakan dia atas, dalam waktu paling lama satu minggu sejak tanggal diterima kembali berkas perkara dari penyidik Bila hasil penelitian berkas perkara penuntut umum berpendapat bahwa pemeriksaan atas berkas tersebut masih belum lengkap atau belum sempurna maka penuntut umum wajib segera memberitahukan kepada penyidik dari mana berkas perkara berasal. Demikian juga halnya apabila dalam penelitian atas berkas perkara penuntut umum wajib berpendapat bahwa hasil penyidikan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik ternyata belm lengkap atau belum sempurna maka penuntut umu segera memberitahukan kepada penyidik. Berkas perkara yang sudah dilengkapi pemeriksaanya oleh penyidik sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum yang kemudian dalam waktu paling lama dua minggu sejak dari tanggal diterima berkas perkara sudah harus dikembalikan oleh penyidik kepada penuntut umum, selanjutnya oleh penuntut umum diteliti kembali apakah petunjuk yang telah diberikan sudah dilaksanakan atau sudah dipenuhi oleh penyidik. Penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan, dilakukan bilamana oleh kepolisian dianggap kesempurnaan pengusutan perkara telah sedemikian rupa, sehingga dapat diajukan tuntutan oleh Jaksa. Karena pada hakekatnya menurut sistem prosedur perkara yang dkampaikan oleh kepolisian kepada kejaksaan, telah sekian sempurnanya dan tinggallah lagi keharusan bagi jaksa memulai usaha-usahanya dalam lapangan penuntutan. Sesudah menerima berkas perkara, penuntut umum segera meneliti dan mempelajari berkas perkara tersebut, dalam waktu 7 ( tujuh) hari masih memberitahukan kepada penyidik mengenai lengkap tidaknya sesuai ketentuan pasal 138 ayat (1) KUHAP, penelitian yang dilakukan penuntut umum meliputi syarat formal berupa identitas tersangka dan selengkapnya, syarat materil berupa perbuatan tersangka, waktu dan tempat perbuatan pidana dilakukan serta keterangan-keterangan mengenai keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan kesalahan tersangka, disamping itu diteliti pula apakah perkara tersebut telah cukup alat-alat bukti dan unsur-unsur pidananya. Berkas perkara yang telah disempurnakan tadi, oleh penuntut umum kemudian diteliti dan dipelajari kembali apakah penyidik, sudah melaksanaknn penyempurnaan-penyempurnaan sesuai sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan dengan melengkapi pemeriksaan tersebut. Apabila dalam penelitian penuntut umum ternyata berkas perkara telah dilaksanakan penyempurnaan sesuai dengan petunjuk penuntut umum maka penuntut umum memberitahukan kepada penyidik bahwa pemeriksaan berkas perkara tersebut sudah lengkap sedang dan apabila penyempurnaan pemeriksaan ternyata belum lengkap atau belum sempurna maka penuntut umum dapat mengembalikan lagi berkas perkara tersebut kepada penyidik dengan petunjuk seperti yang terdahulu ataupun petunjuk-petunjuk baru sesuai dengan perkembangan hasil penyempurnaan pemeriksaan. Tetapi apabila penyidik menerima pemberitahuan dari penuntut umum bahwa hasil pemeriksaan sudah lengkap maka penyidik segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 09 Jul 2012 05:56
Last Modified: 09 Jul 2012 05:56
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11555

Actions (login required)

View Item View Item