IMPLIKASI PELAKSANAAN PERTANGUNG JAWABAN KPUD PASCA JUDICIAL REVIEW

Hamid, Irwan (2006) IMPLIKASI PELAKSANAAN PERTANGUNG JAWABAN KPUD PASCA JUDICIAL REVIEW. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
IMPLIKASI_PELAKSANAAN_PERTANGUNGJAWABAN.pdf

Download (86kB) | Preview

Abstract

Fokus studi dalam penulisan ini adalah mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban KPUD kepada publik pasca judicial review. Di mana pelaksanaan pertanggungjawaban pasca judicial review merupakan bagian yang terpenting dalam Pilkada, hal ini dikarenakan KPUD tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD melainkan kepada Publik. Sehingga KPUD selaku penyelenggara Pilkada dalam pelaksanaannya dituntut untuk selalu independen, akuntabel dan transparan kepada publik. Namun hal ini tidak semudah yang dibayangkan karena dalam palaksanaannya segalanya bisa terjadi. Konfik pilkada yang terjadi di daerah-daerah adalah gambaran adanya permasalahan dalam pelaksanaan. Sehingga dalam pelaksanaan putusan tersebut akan berdampak positif atau negatif terhadap masyarakat. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah mengenai implikasi pertanggungjawaban KPUD dalam pelaksanaan pilkada dan implikasi pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran Tujuan penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran bagaimana implikasi pertanggungjawaban KPUD kepada publik baik dalam pelaksanaan pilkada dan dalam penggunaan anggaran. Sehingga dengan penelitian ini setidaknya dapat memberikan bermanfaat bagi penulis, akademis maupun masyarakat. Metode penelitian dalam kajian ini adalah dengan melakukan pendekatan penelitian sosiologis-normatif sehingga sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif terhadap data yang diperoleh mengenai bagaimana implikasi pertanggungjawaban kepada publik dalam pelaksanaan pilkada maupun dalam penggunaan anggaran pilkada pasca judicial review oleh KPUD. Dari hasil penelitian yang mendalam, penelitian ini mendapatkan hasil, bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban KPUD kepada publik baik dalam pelaksanaan pilkada dan penggunaan anggaran betul-betul disampaikan kepada publik atau masyarakat secara langsung serta memberikan laporan kepada DPRD. Sehingga implikasi dari pertanggungjawaban ( laporan ) ini menjadikan KPUD sebagai lembaga yang independen, akuntabel dalam menjalankan tugas dan transparan dalam menyajikan setiap laporan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban KPUD kepada publik baik dalam pelaksanaan pilkada dan dalam pengunaan anggaran pilkada menjadikan KPUD sebagai lembaga yang independen, akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Oleh karena itu guna mendorong pelasaksanaan pertanggungjawaban lebih baik lagi, seharusnya pelaksanaan pertanggungjawaban kepada Publik baik megenai pelakasanaan pilkada maupun dalam penggunaan anggaran diatur dalam sebuah peraturan untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari tindakan yang merugikan baik terhadap KPUD, calon kepala daerah dan masyarakat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 09 Jul 2012 03:21
Last Modified: 09 Jul 2012 03:21
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11512

Actions (login required)

View Item View Item