PEMUSNAHAN BENDA SITAAN YANG BERSIFAT MEMBAHAYAKAN DAN TERLARANG UNTUK DIEDARKAN (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)

Wahid Dimyati, Wahyu (2006) PEMUSNAHAN BENDA SITAAN YANG BERSIFAT MEMBAHAYAKAN DAN TERLARANG UNTUK DIEDARKAN (Studi di Kejaksaan Negeri Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PEMUSNAHAN_BENDA_SITAAN_YANG_BERSIFAT_MEMBAHAYAKAN.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya, maka diperlukannya adanya bukti. Bukti yang dimaksudkan dapat berupa suatu barang atau benda milik atau yang dikuasai seseorang. Untuk mengambil alih barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh penjabat yang berwenang.dan barang sitaan itu akan membuat terang dan jelas suatu tindak pidana di pengadilan nantinya. Bila ditelusuri lebih jauh tentang penerapan kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), dalam KUHAP memang masih banyak hal-hal yang belum diatur, sudah diatur namun belum lengkap sehingga perlu dipikirkan jalan keluarnya guna penyelesaian masalah-masalah tersebut, misalnya tentang benda sitaan yang bersifat membahayakan sudah diatur namun belum lengkap. KUHAP juga tidak menjelaskan jenis benda sitaan yang bersifat telarang dan dilarang untuk diedarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan kendala pemusnahan benda sitaan yang bersifat membahayakan dan terlarang untuk diedarkan dan penangulangan dari kendala tersebut. adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, sementara metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam melakukan penelitian ini penulis dapat gambarkan secara umum ialah bahwa prosedur pemusnahan benda sitaan yang bersifat membahayakan sama dengan prosedur benda sitaan yang sifatnya terlarang untuk diedarkan yaitu menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun benda sitaan yang membahayakan sebelum diajukan dipersidangan dapat diamankan terlebih dulu oleh penyidik atau penuntut umum. Prosedur pengamanan benda sitaan yang membahayakan dapat dilakukan tanpa menuggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ini dilakukan karena apabila benda sitaan yang bersifat membahayakan disimpan terlalu lama dikhawatirkan akan membahayakan orang atau membahayakan lingkungan. Jadi benda sitaan yang membahayakan saat diajukan kepersidangan tidak membahayakan bagi orang atau lingkungan. Selanjutnya prosedur pemusnahan benda sitaan yang bersifat membahayakan dan terlarang untuk diedarkan harus menunggu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena untuk mewujudkan kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari jaksa. Melalui penelitian di Kejaksaan Negeri Malang pemusnahan benda sitaan yang bersifat membahayakan tidak pernah dilakukan di Kejaksaan Negeri Malang karena kasus-kasus yang ditanggani kebanyakan benda sitaannya sifatnya terlarang untuk diedarkan. Pemusnahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Malang hanya benda sitaan yang sifatnya terlarang untuk diedarkan. Adapun cara pemusnahan benda sitaan yang bersifat membahayakan yaitu dengan cara diamankan dahulu dan benda sitaan tersebut dijadikan bukti dalam persidangan nantinya. Sedangkan cara pemusnahan benda sitaan yang bersifat membahayakan dan terlarang untuk diedarkan yaitu dengan cara dibakar, dirusak dan dihancurkan sehingga fungsi dari benda tersebut musnah atau tidak dapat dipakai lagi. Melalui penelitian yang mendalam pemusnahan benda sitaan yang bersifat membahayakan dan terlarang untuk diedarkan antara tanggal dikeluarkannya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan, tidak ditentukan tenggang waktu kapan jaksa harus melakukan pemusnahan benda sitaan. Tetapi khusus benda sitaan narkotika ditentukan batas waktunya yaitu lima hari setelah putusan, akan tetapi dalam praktek dilapangan tidak seperti itu. Dalam praktek dilapangan Penuntut umum sebagai eksekutor tidak segera melaksanakan apa yang telah diatur tersebut ini dikarenakan benda sitaan yang akan dimusnahkan jumlah tidak terlalu banyak. Maka dapat disimpulkan seharusnya Karena sifat dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan maupun peredaran benda-benda yang bersifat membahayakan dan terlarang untuk diedarkan dapat membahayakan kepentingan umum dan keselamatan umum maka dalam hal pelaksanaan pemusnahan terhadap benda tersebut harus secepat mungkin dilakukan setelah mendapat putusan pengadilan ang memperoleh kekuatan hukum tetap atau dalam surat perintah tentang pelaksanan pemusnahan harus diberi jangka waktu kapan benda tersebut harus dimusnahkan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 07 Jul 2012 06:08
Last Modified: 07 Jul 2012 06:08
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11463

Actions (login required)

View Item View Item