PERANAN BADAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

HIDAYAT, ARIEF (2006) PERANAN BADAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PERANAN_BADAN_PERADILAN_AGAMA_DALAMMENYELESAIKAN_MASALAH_PERKAWINAN.pdf

Download (51kB) | Preview

Abstract

Dalam mewujudkan wacana ditegakkannya kembali wacana hukum Islam, msyarakat perlu melihat kembali keberadaan Badan Peradilan Agama yang saat ini mulai berdiri sendiri tanpa naungan sebuah departemen menurut Undang-undang No 4 Tahun 2004. bidang perkawinan adalah salah satu tugas dari Badan Peradilan Agama yang penyelesaiannya memerlukan penanganan tersendiri karena proses pemeriksaannya berlangsung secara tertutup. Tujuan Yaitu (1) Mendeskripsikan fungsi atau tugas dari Badan Peradilan Agama terhadap masalah perkawinan sesuai Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan di Amandemen oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2004 (2) Mendeskripsikan mekanisme penyelesaian masalah perkawinan di Badan Peradilan Agama sesuai dengan hukum acara perdata (3) Mendeskripsikan Kendala-kendala yang timbul pada saat proses peradilan, terutama menyangkut masalah perkawinan (4) Mendeskripsikan peran Badan Peradilan Agama dalam menindaklanjuti putusan Hakim menyangkut masalah perkawinan. Rancangan dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan jenis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Madiun. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini wawancara dan observasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data dari berbagai sumber, kemudian mengadakan reduksi data, pemeriksaan keabsahan data, penafsiran data menjadi teori substantif dengan menggunakan metode tertentu. Tahapan penelitian dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan terakhir tahap pelaporan. Hasil penelitian ini yaitu (1) bahwa tugas Badan Peradilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan adalah memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan segala perkara perkawinan diantara orang-orang Islam. (2) Mekanisme dan penyelesaian masalah perkawinan dilingkungan Badan Peradilan Agama sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang terdapat di pengadilan umum dan berlangsung secara tertutup. Seluruh proses penyelesaian masalah perkawinan baik yang berupa gugatan, permohonan dan izin harus menjalani proses persidangan hingga tahap putusan hakim (3) Kendala-kendala yang timbul pada saat proses persidangan pada umumnya bersifat teknis dan nonteknis sehingga dapat diatasi oleh komponen Badan Peradilan Agama dengan mengacu pada azas-azas peradilan (4) Dalam menindak lanjuti putusan HakimBadan Peradilan Agama akan membuat penetapan putusan atau tidak menutup kemungkinan adanya eksekusi. Dalam eksekusi atau tindakan yang memaksa dilakukan oleh pihak yang berwenang atas permohonan dari Badan Peradilan Agama, kekuatan hukum dari putusan hakim dalam lingkungan Badan Peradilan Agama hanya bersifat enam bulan sehingga tindak lanjut dari putusan hakim harus dilaksanakan sebelum masa waktu enam bulan sejak putusan hakim dikeluarkan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Faculty of Teacher Training and Education > Department of Civic Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 07 Jul 2012 03:54
Last Modified: 07 Jul 2012 03:54
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11412

Actions (login required)

View Item View Item