PELAKSANAAN EKSEKUSI TANAH PERKARA NOMOR: 58 / PDT. G / 1997 PENGADILAN NEGERI BLITAR (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blitar)

Warjono, Aji (2006) PELAKSANAAN EKSEKUSI TANAH PERKARA NOMOR: 58 / PDT. G / 1997 PENGADILAN NEGERI BLITAR (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blitar). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PELAKSANAAN_EKSEKUSI_TANAH_PERKARA_NOMOR_58.pdf

Download (86kB) | Preview

Abstract

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum atau suatu pekerjaan yang bersifat keharusan akan suatu perintah secara paksa terhadap pihak yang tidak mau untuk melaksnaakan keputusan tersebut secara sukarela dari setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan rasa perikemanusiaan dan berperikeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan hanya dapat dilaksanakan apabila keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memaksa sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, dikeluarkan serta pelaksanaan eksekusi tersebut telah diatur dalam HIR/KUHAP Perdata serta RBG, tetapi masih sering terjadi para pejabat pelaksana eksekusi tidak memahami secara jelas aturan-aturan yang mengatur tentang eksekusi tersebut sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Adapun permasalahan yang penulis bahas dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana proses hukum eksekusi tanah perkara nomor: 58/Pdt.G/1997 di desa kemiri gede serta kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi tersebut serta alternatif penyelesaiannya. Adapun metodologi yang penulis pergunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah studi pendekatan dan studi lapangan. Dalam studi lapangan penulis menggunakan teknik wawancara baik dengan pejabat yang berwenang dan pihak yang bermasalah serta dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata tanah nomor: 58/Pdt.G/1997 Pengadilan Negeri Blitar di desa kemiri gede tidak brjalan sesuai dengan peraturan yang telah ada seperti fakta yang penulis dapatkan di lapangan bahwa pelaksanaan tersebut di cemari oleh oknum yang tidak bertanggung jawab serta kurangnya penjelasan dari pejabat pelaksanaan eksekusi dalam memberikan pengertian kepada pihak termohon eksekusi sehingga dengan tidak memahami dengan baik tersebut pelaksanaan eksekusi tidak berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan eksekusi tersebut tidak berjalan sesuai dengan baik seperti yang telah diatur oleh peraturan yang telah ditetapkan selanjutnya setelah pelaksanaan eksekusi ini pihak termohon eksekusi tidak berhak atas tanah sengketa tersebut dan disampaikan pula jika termohon masih menguasai obyek tersebut maka akan dikenakan sangsi pidana. Adapun kendala yang ada secara fisik dari oknum yang mengaku mampu menyelesaikan dan membayar orang untuk melakukan perlawanan agar pelaksanaan tersebut gagal akan tetapi dapat diselesaikan setelah datangnya aparatur Negara (POLRI).

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 06 Jul 2012 07:55
Last Modified: 06 Jul 2012 07:55
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11308

Actions (login required)

View Item View Item