PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENBUATAN UNDANG-UNDANG MENUJU NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP UU NO. 10 TAHUN 2004)

HABIBIE, M. ILHAM (2006) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENBUATAN UNDANG-UNDANG MENUJU NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP UU NO. 10 TAHUN 2004). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PARTISIPASI_MASYARAKAT_DALAM_PENBUATAN_UNDANG-UNDANG.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

pembuatan undang-undang, dimana pasca lahirnya undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka ada harapan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPR untuk membuat UU yang dapat menampung kehendak masyarakat banyak, sehingga akan muncul UU yang sesuai kebutuhan dengan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisa bagaimana mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang sebagaimana yang tertuang di dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang tata cara pembentukan perundang-undangan. Pada tipe ini peneliti hukum bertujuan untuk mengungkapkan lebih komprehensif tentang segi negatif (cacat hukum) dan juga segi positif (keunggulan) suatu peristiwa hukum dan produk hukum. Hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap tahapan dan tingkat Hal tersebut sangat berbeda karena UUD 1945 (sebelum perubahan) tidak menjelaskan tentang pembentukan undang-undang dengan lengkap, melainkan hanya menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR. Mengenai proses pembentukan undang-undang hanya menyebutkan bahwa rancangan undang-undang yang tidak mendapat persetujuan DPR tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan berikutnya. Melalui penelitian yang mendalam dan komprehensip, penulis mendapatkan beberapa hal yang menarik sebagai berikut, Pertama, Bahwa dasar hukum partisipasi masyarakat menyampaikan aspirasinya dalam proses pembuatan undang-undang sudah dijamin melalui menurut UUD 1945 Pasca Amandemen, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Presiden Republik Indonesia dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI Tahun 2004, akan tetapi produk hokum tersebut belum memadai untuk menjamin partisipasi masyarakat dapat terwujud; Kedua, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dalam proses pembuatan Undang-undang sebagaimana yang telah di amanatkan oleh UU No. 10 Tahun 2004 yaitu pertama Rancangan Undang-undang dari Presiden, kedua Rancangan Undang-undang dari DPR. Ketiga Pembahasan Dan Persetujuan dengan tingkat Pembahasan Tingkat Pertama Pembahasan Tingkat dua.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 06 Jul 2012 02:49
Last Modified: 06 Jul 2012 02:49
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11214

Actions (login required)

View Item View Item