PENODAAN TERHADAP AGAMA ISLAM DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Grup Band Dewa)

Firdaus, Fariz (2006) PENODAAN TERHADAP AGAMA ISLAM DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Grup Band Dewa). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PENODAAN_TERHADAP_AGAMA_ISLAM_DALAM_PANDANGAN_HUKUM.pdf

Download (149kB) | Preview

Abstract

Tugas akhir ini mengambil topik mengenai Tindak Pidana Penodaan Agama Islam Dalam Pandangan Hukum Positif (Studi Kasus grup band Dewa), dan pada kesempatan ini penulis mengetengahkan dua permasalahan sekaligus. Pertama, apakah menurut hukum positif tindakan grup band Dewa tersebut dapat dimasukkan ke dalam delik penodaan terhadap agama? Kedua, Apakah tindakan organisasi Islam yang mengancam serta memaksa grup band Dewa untuk meminta maaf dibenarkan oleh hukum positif? Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengolah dan menganalisis peraturan perundang-undangan tentang penodaan agama dan hukum yang berkaitan, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan, yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengutip berbagai literatur, buku-buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen, yang diperoleh dari perpustakaan serta dari artikel-artikel dalam media cetak (Koran, majalah, tabloid, dll) maupun elektronik (Televisi dan Internet), terutama yang berkaitan dengan masalah penodaan terhadap agama. Permasalahan yang diangkat oleh penulis ini bermula pada saat grup band Dewa melakukan konser bertajuk “Eksklusif Dewa” pada Minggu malam, 10 April 2005 yang disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi swasta Trans TV. Dalam acara tersebut, setting panggung menempatkan alas bergambar logo album terbaru Dewa yang mencantumkan modifikasi kaligrafi “Allaah”. Dengan pengaturan panggung yang seperti itu, otomatis para personel Dewa melakukan aktifitas konsernya di atas karpet yang berkaligrafi tersebut. Hal ini menyebabkan beberapa pihak terkejut, sehingga baru beberapa lagu saja dimainkan tiba-tiba seorang yang dikenal sebagai ustadz Wahfiudin –salah seorang pengisi acara keagamaan di Trans TV- yang juga sedang menyaksikan tayangan tersebut langsung menghubungi panitia penyelenggara di tengah berlangsungnya acara untuk memprotes keras terjadinya insiden itu serta meminta agar alas panggung tersebut segera ditutup. Panitia penyelenggara pun dengan sangat terbuka menerima protes itu dan dengan cepat melakukan tindakan sehingga setelah jeda commercial break alas panggung berkaligrafi itu telah ditutup karpet hitam sehingga tidak terlihat lagi di layar kaca. Keesokan harinya, protes tersebut disusul dengan gelombang protes yang lebih besar oleh beberapa organisasi Islam, antara lain Front Pembela Islam (FPI) dan santri-santri dari pondok pesantren Miftahul Huda (Tangerang), Daarut Tauhid (Purworejo), An-Nuur (Bogor), Al-Islam (Solo), Taufikul Khoirot (Sumur Bor, Jakarta Barat), dan Gema Perhimpunan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) yang melapor ke Polda Metro Jaya pada 25 April 2005. Protes-protes tersebut menitikberatkan pada paksaan agar Dewa segera merubah logo yang mereka gunakan dalam album “Laskar Cinta” sehingga tidak lagi bermakna Allaah, serta melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Melalui pengumpulan data serta pengolahan peraturan perundang-undangan tentang penodaan agama, penelitian ini mendapat 2 kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa tindakan grup band Dewa tersebut telah memenuhi seluruh unsur pada Pasal 156a. KUHP, sehingga dapat diklasifikasikan ke dalam delik penodaan terhadap agama sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut. Yang kedua adalah bahwa hukum positif telah memberi kewenangan pencegahan dan penanganan kasus penodaan agama kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Presiden (Undang-Undang No.1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama), Kejaksaan (Pasal 30 ayat(3) huruf e Undang-Undang No. 16 / 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia), serta Kepolisian (Pasal 14 ayat(1) huruf g Undang-Undang No 2 / 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia), sehingga dapat diketahui bahwa FPI tidak berwenang untuk menangani kasus-kasus penodaan agama. Hal tersebut menyimpulkan bahwa pemaksaan dan pengancaman yang dilakukan FPI pada kasus ini adalah suatu hal yang sama sekali tidak dibenarkan oleh hukum, bahkan seharusnya mereka mendapat hukuman atas apa yang mereka perbuat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 335 KUHP(1) huruf 1e.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 05 Jul 2012 04:05
Last Modified: 05 Jul 2012 04:05
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11121

Actions (login required)

View Item View Item