ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN NARAPIDANA BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1995 DAN PP NO. 32 TAHUN 1999 (Studi di LP Lowokwaru Malang)

Wulandari, Catur (2006) ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN NARAPIDANA BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1995 DAN PP NO. 32 TAHUN 1999 (Studi di LP Lowokwaru Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISIS_TERHADAP_PELAKSANAAN_HAK_PELAYANAN_KESEHATAN.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Dasar 1945 yang diamanatkan oleh pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, berdiri dan tegaknya Negara hukum itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu dalam rangka menegakkan Negara hukum Republik Indonesia sebagaimana di cita-citakan, perlu dilakukan usaha agar masyarakat mengenal asal mula hukum yang berlaku. Dalam usahanya mencapai hal tersebut, Negara menjumpai banyak rintangan yang di timbulkan, antara lain adanya pelanggaran hukum atau pelaku kejahatan. Seperti di ketahui kejahatan itu akan ada dan muncul di tengah-tengah masyarakat, walaupun cara pencegannya selalu di laksanakan. Bahkan Negara telah mempunyai suatu lembaga yang di peruntukkan khusus untuk menangani kejahatan tersebut, tetapi kejahatan tetap saja muncul dengan gaya baru dan modus operandi yang baru. Sistem pemidanaan ini dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Sebelum adanya sistim pemasyarakatan, narapidana di masukkan kedalam penjara sebagai sarana balas dendam dari masyarakat dan Negara. Akan tetapi sistim pemasyarakatan tidak di jumpai lagi dan lembaga pemasyarakatan menjadi sarana pembinaan bagi narapidana. Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai Analisis Terhadap Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 dan PP No. 32 Tahun 1999. Dimana di dalam pemberian hak pelayanan kesehatan dan makanan terhadap narapidana sangatlah penting karena hak tersebut merupakan salah satu hak narapidana. Agar dapat terlaksanakannya pembinaan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana penerapan hak pelayanan kesehatan dan makanan narapidana berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 dan PP No. 32 Tahun 1999 di lembaga pemasyarakatan serta kendala-kendala apa saja yang di hadapi lembaga pemasyarakatan dalam memberikan hak pelayanan kesehatan dan makanan tersebut, dan bagaimana cara lembaga pemasyarakatan dalam menaggulangi atau mengatasi kendala-kendala tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan dan makanan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian yang di gunakan dalam kajian ini adalah yuridis sosiologis, sehingga data yang di peroleh adalah data yang menggambarkan bagaimana penerapan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan makanan narapidana, apakah sudah sesuai dengan UU No. 12 tahun 1995 dan PP No 32 tahun 1999. Melalui penelitian ini, penulis mendapatkan hasil bahwa penerapan hak pelayanan kesehatan dan makanan tidak terlaksana secara maksimal di karenakan minimnya dana dari pusat untuk kesehatan dan makanan. Upaya penanggulangan yang di lakukan petugas lembaga pemasyarakatan dalam mengantisipasi masalah ini, sudah sangat baik walaupun belum maksimal.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 05 Jul 2012 03:24
Last Modified: 05 Jul 2012 03:24
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11089

Actions (login required)

View Item View Item