TANGGUNG JAWAB KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL TERHADAP KLIEN

Fanani, Adif (2006) TANGGUNG JAWAB KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL TERHADAP KLIEN. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TANGGUNG_JAWAB_KONSULTAN_HUKUM_PASAR_MODAL.pdf

Download (143kB) | Preview

Abstract

Dalam rangka pembangunan nasional pasar modal mempunyai peranan yang sangat penting dalam menghimpun dana dari masyarakat guna modal pembangunan. Dalam mekanisme pasar modal Indonesia terdapat profesi penunjang pasar, yaitu: Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan profesi lainnya yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya disini adalah konsultan hukum pasar modal yang menjadi obyek dari penelitian ini karena ikut memegang peranan penting terhadap berlangsungnya kegiatan di pasar modal. Konsultan hukum pasar modal melaksanakan tugasnya biasanya dia akan membantu membereskan suatu perusahaan yang akan go public. Konsultan hukum tersebut akan mengeluarkan dua dokumen hukum yaitu Legal Audit (pemeriksaan dari segi hukum) sebelum pembuatan prospektus yang berguna untuk melakukan penawaran umum dan Legal Opinion (pendapat dari segi hukum) sehingga dapat dikategorikan sebagai orang dalam karena informasi atau faktanya (penting dan relevan) yang dia ketahui dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek. Sehingga seorang konsultan hukum pasar modal dituntut untuk lebih professional dalam menjalankan tugasnya, lebih mementingkan kepentingan kliennya daripada kepentingan pribadi. Tujuan penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran tentang peran serta dan tanggung jawab konsultan hukum pasar modal sebagai salah satu profesi yang penting terhadap berlangsungnya kegiatan pasar modal, serta tindakan Bapepam terhadap adanya indikasi terjadinya Insider Trading (Perdagangan informasi oleh orang dalam) dan sanksi yang diberikan kepada pelaku Insider Trading. Selain itu yang penting adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai peranan konsultan hukum pasar modal dan hukum pasar modal pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode diskriptif kualitatif. Sehingga data yang diperoleh adalah data yang menggambarkan bagaimana tanggung jawab konsultan hukum pasar modal terhadap kepentingan klien dan bagaimana tindakan tindakan Bapepam terhadap adanya indikasi terjadinya Insider Trading (Perdagangan informasi oleh orang dalam) dan sanksi yang diberikan kepada pelaku Insider Trading. Melalui penelitian yang mendalam dan sangat teliti, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Tanggung jawab seorang konsultan hukum pasar modal yang dimaksud dalam hal ini adalah tanggung jawabnya berdasarkan kode etik profesi. Tanggung jawab konsultan hukum pasar modal adalah dimulai sejak Tahap I, pada saat mempersiapkan fakta-fakta material, strukturisasi perusahaan yang akan go public, pemeriksaan dari segi hukum (Uji Tuntas/ Legal Audit), pembuatan prospektus guna penawaran umum, pernyataan pendaftaran, dan memberikan pendapatnya dari segi hukum (Legal Opinion) hingga sampai ke Tahap II (sebelum Legal Opinion dinyatakan EFEKTIF oleh Bapepam) saja. Prospektus ini wajib dibuat untuk setiap perusahaan yang akan melakukan proses go public karena prospektus adalah gambaran perusahaan dalam bentuk tertulis yang memuat keterangan lengkap dan jujur mengenai keadaan perusahaan dan prospeknya sebagai alat penawaran efek yang ditujukan kepada masyarakat (pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 859/KMK.01/1987 Tentang emisi efek melalui bursa). Sedangkan Insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong”orang dalam” perusahaan. Artinya perdagangan informasi tertentu yang dilakukan oleh orang dalam untuk keuntungannya sendiri, padahal informasi tersebut bisa mempengaruhi harga efek dan belum dibuka untuk umum. Alasan yang mendasar sehingga perbuatan insider trading ini dilarang karena dapat menjadi suatu perbuatan pidana antara lain: a. Insider trading berbahaya bagi mekanisme pasar yang adil (fair) dan efisien. b. Insider trading juga berdampak negatif bagi emiten. c. Kerugian materil bagi investor. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tanggung jawab konsultan hukum pasar modal dalam pelaksanaan kegiatan di pasar modal harus sesuai dengan kode etik profesi sehingga tidak terjadi suatu penyimpangan tanggung jawab konsultan hukum pasar modal terhadap kliennya artinya kepentingan klien benar-benar didahulukan selain itu kode etik profesi juga sebagai tata krama/sopan santun yang harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam menjalankan kegiatan pasar modal dan juga bahwa tindakan Bapepam terhadap Insider Trading tersebut adalah Bapepam akan melakukan pemeriksaan dan penyidikan pihak-pihak dalam pasar modal yang diduga melakukan perdagangan orang dalam (Insider Trading) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 5, sementara wewenang pemeriksaan dan penyidikan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 100 dan 1001. Sementara itu, penegakkan hukum dibidang administrasi hanya terbatas pada pihak-pihak yang terkait dengan Bapepam. Misalnya terhadap pihak professional yang terlibat dalam kegiatan di pasar modal, seperti Notaris, Konsultan Hukum, Akuntan dan lain-lain. Kemudian juga terhadap pihak yang mempunyai hubungan bisnis tertentu di pasar modal seperti perusahaan efek, atau pihak manapun yang ikut berkecimpung di pasar modal tetapi terlibat dalam perbuatan insider trading ini. Mereka dapat dijatuhkan tindakan disiplin , seperti pencabutan surat-surat ijin misalnya atau dilaporkan ke Dewan Kehormatan, misalkan Konsultan Hukum Pasar Modal ke Dewan Kehormatan. Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 05 Jul 2012 02:30
Last Modified: 05 Jul 2012 02:30
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11039

Actions (login required)

View Item View Item