ARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2005 (Studi kasus di Kota Malang)

FADHLAN PUTUHENA, M ILHAM (2006) ARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2005 (Studi kasus di Kota Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ARTISIPASI_MASYARAKAT_DALAM_PEMBENTUKAN_ANGGARAN.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Obyek studi ini adalah mengenai jaminan hukum peranserta masyarakat dalam pembentukan kebijakan pembentukan undang-undang khususnya APBD dan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam dalam pembentukan APBD kota malang tahun 2004-2005 . Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mempelajari secara empiris hubungan timbal balik antara hukum dan gejala social yang lain. Metode ini kami gunakan karena pertama obyek pembahasan akan sangat terkait dengan hokum secara yuridis dan mengkaji beberapa peraturan. Sedangkan pentingnya penelitian sosialogis untuk mencoba mengetahui pelaksanaan dan respon masyarakat terhadap aktifitas keterlinatan dalam pembentukan APBD baik secara aktif maupun passif. Dari beberapa peraturan terkait peran serta masyarakat dalam pembentukan APBD tetap tidak mengatur peran dan keterlibatan masyarakat dalam proses-proses yang ada. Hanya lebih menonjolkan peran DPRD dan pemerintah tanpa mengatur pentingnya keterlibatan masyarakat ataupun perlunya ruang public dalam pelaksanaan pembentukan APBD. Landasan pelaksanaan penyerapan atau penjaringan aspirasi masyarakat diatur dalam terkait Hak masarakat dan kewajiban masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat khusunya Pada Surat Edaran Nomor : 050/987/Sj Tanggal : 5 MEI 2003 Perihal Pedoman Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pembangunan Partisipatif dan kemudian direvisi dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) bersama antara menteri Negara perancanaan pembangunan nasional /kepala BAPPENAS dan menteri dalam negeri dengan nomor 0259/m.ppn/2005.050/166/51 disahkan di Jakarta, 20 januari 2005. dengan landasan hokum kegiatan menggunakan SE secara hurarki tidak mempunyai daya ikat dalam untuk ditaati dan memaksa. Pelaksanaan Kegiatan peran masyarakat dalam pembentukan APBD Tahun 2004-2005 Ternyata belum memaksimalkan stake holder yang lain entah Ormas tingkat kecamatan bahkan kepolisian atau koramil dan forum sekolah yang datanya sudah ada di kecamatan itu sendiri. Kebanyakan hanya mengikut sertakan RT/RW setempat bahkan ada yang hanya menyertakan RW saja seperti yang dilakukan Di kelurahan Dinoyo. Substansi pembahasan ditingkat kelurahan hanya membahas 3 substansi atau arah pembahasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota yaitu akan membahas mengenai pertama kebutuhan fisik kelurahan dan yang kedua kebutuhan non fisik kemudian yang ketiga adalah bantuan ekonomi menengah. Pembatasan arah pembahasan materi juga kemudian hanya akan mengarahkan pada minimnya aspirasi dalam berbagai bentuk kebutuhan masyarakat ayng komplek dan juga dapat menjadi input data bagi penyiapan program pemerintah dalam berbagai sector masyarakat dan tingkatan pemerintahan. sehingga pembatasan materi pembahasn sangat tidak produktif dan efektif dalam penjaringan aspirasi dan keterlibatan masyarakat. Penting segera untuk mengatur jaminan hukum terlibatnya masyarakat dalm pembentukan Undang-undang Khususnya APBD. Yang isinya akan memberikan hak dan kewajiban bagi Pemerintah (eksekutif atau legislatif ) dan masyarakat untuk melaksanakan peran serta dan akses keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan khususnya dalam pembentukan APBD. Jaminan hukum tersebut sebaiknya diatur dalam Undang-undang dan pelaksanaan teknis atau tata cara keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan seharusnya diatur dalam bentuk Peraturan pemerintah. Sehingga jaminan hukum mempunyai kekuatan hukum dan daya ikat untuk ditaati dengan kuat. Sistem yang sudah ada seharusnya ditopang dengan sosialisasi sistem yang kuat pula sehingga pemahaman dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ditinjuk dalam jaminan hukum tersebut dapat mengetahui posisi dan peran serta menjadi kontrol dalam pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat delam pembentukan Undang-undang khususnya APBD. Pelaksanaan partisipasi masyarakat seharusnya lebih melibatkan lebih banyak komponen di kotamalang, pemerintah belum sepenihnya terbuka dan membeti peluang kepada masyarakat untuk memberikan masukan akan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 04 Jul 2012 03:10
Last Modified: 04 Jul 2012 03:10
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10849

Actions (login required)

View Item View Item