PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN APBD DI SEKTOR PENDIDIKAN

YULIYANTO, EKO (2006) PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN APBD DI SEKTOR PENDIDIKAN. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PENGAWASAN_DPRD_TERHADAP_PELAKSANAAN_APBDDI_SEKTOR_PENDIDIKAN.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Anggaran merupakan kebutuhan yang tak bisa di tunda lagi dan merupakan suatu hal yang merupakan hak paten untuk menggerakkan dalam berbagai kegiatan yang ada dalam pemerintah. Jadi APBD disini merupakan alokasi yang diperuntukan atau digunakan dalam satu tahun. Sehingga DPRD mempunyai tugas sebagai penganggaran dan pengawasan dalam pelaksanakan dana APBD untuk satu tahun kedepan.Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan anggaran daerah pada dasarnya dimaksud agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat bertanggung jawab kepada publik.Disini maka perlu adanya peran DPRD dalam pengawasan bagi pemrintah selaku pelaksana. DPRD Kota Malang mempunyai peran dalam melakukan pengawasan dana APBD yang terbatas. Perlu adanya pengawasan yang ketat karena dalam pengawasan ini dana sangat rentan dan sensitif menyangkut kemaslahatan masyarakat luas di Kota Malang. Dari alokasi dana ini harus sampai kepada masyarakat dari kebutuhan yang ada dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pendidikan.DPRD Kota Malang dalam melakukan upaya kontrol pelaksanaan APBD Kota Malang disektor pendidikan dengan melakukan berbagai metode dalam pengawasan dana APBD dengan melakukan seperti :Rapat kerja, Hearing atau dengar pendapat, Sidak ketempat dinas pendidikan, Laporan pada tahap pertanggungjawaban, Menampung aspirasi masyarakat, Jumlah anggaran APBD untuk sektor Pendidikan, Program pengembangan Pendidikan yang di setujui oleh DPRD Kota Malang.Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan analisa data kualitatif, pengambilan data dengan cara purposive sampling keseluruhan yang ada di komisi D DPRD kota malang bidang kesra. Untuk mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan metode cara dokumentasi, wawancara untuk data skunder. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam APBD dan APBS adalah jumlah APBD Kota Malang Rp. 162.226.231.298. M dan untuk gaji pegawai dan administrasi umum dan gaji guru berjumlah Rp. 121.000.000.000. M program-program diknas diluar gaji pegawai yang berjumlah Rp. 41.000.000.000. M. usulan masyarakat dalam pelaksanaan APBD disektor pendidikan mengusulkan melalui BAPPEKO. Terwujudnya Kota Malang Yang Mandiri, Berbudaya, Sejahtera Dan Berwawasan Lingkungan"Mandiri, artinya bahwa kedepan Kota Malang diharapkan mampu membiayai sendiri seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan segala sumber daya lokal (SDA, Potensi Daerah SDM yang dimiliki). Dari hasil penelitian yang dilakukan, telah didapat tentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang pendidikan PERDA No 13 Tahun 2001 tentang pengalokasian anggaran pendidikan minimal 10% dari total APBD tetapi hasil dari penelitian ini hanya masih terealisasi sebesar 9,8 artinya masih kurang ayng diharapkan untuk pelaksanaan APBD/APBS, dan dalam proses pengawasan yang dilakukan DPRD sebagai metode yang digunakan adalag dengan Rapat kerja, hearing, sidak, laporan pertanggunggjawaban, menampung aspirasi masyarakat, jumlah anggaran APBD, program pengembangan pendidikan. Masih sulitnya DPRD dalam meminta keterangan dalam berbagai pengawasan artinya masih sulitnya pemerintah untuk transparan dan akuntabilitas. Dengan proses yang dilakukan DPRD dalam pengawasan diharapkan penyimpangan yang dilakukan aparat pemerintah bisa di terdeteksi dengan proses yang dilakukan DPRD.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 04 Jul 2012 02:53
Last Modified: 04 Jul 2012 02:53
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10831

Actions (login required)

View Item View Item