AJARAN SHALAT DWI BAHASA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Pondok I'tikaf Jamaah Ngaji Lelaku Lawang)

EKA TRIANA, YANIK (2006) AJARAN SHALAT DWI BAHASA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Pondok I'tikaf Jamaah Ngaji Lelaku Lawang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
AJARAN_SHALAT_DWI_BAHASA_DITINJAU_DARI_ASPEK_HUKUM_ISLAM_DAN_HUKUM_POSITIF.pdf

Download (91kB) | Preview

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai Ajaran Shalat Dwi Bahasa Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku lawang). Dalam praktiknya shalat adalah ritual yang terbilang mudah bagi umatnya untuk menjalankan ibadahnya, misalnya dalam hal waktu shalat bahwa sudah ditentukan waktu shalat dzuhur apabila matahari telah tergelincir berarti sudah masuk waktu dzuhur sampai diperkirakan dapat melaksanakannya, artinya kita boleh shalat selama waktu shalat dzuhur belum berakhir dan demikian juga dalam hal tempat, kita tidak di haruskan bahwa shalat itu harus selalu di Masjid, tapi kita boleh melaksanakan shalat diluar Masjid, yang terpenting tempat itu suci dari najis dan layak digunakan untuk ibadah shalat. Sedangkan disisi lain shalat adalah ibadah yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, artinya kita harus menjalankannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada, misalnya dalam hal bacaan dan gerakan yang harus dijalankan sesuai dengan aturan seperti syarat dan rukun-rukunnya yang harus dipenuhi. Semuanya sudah tersusun dalam tata cara shalat yang baku sejak agama Islam dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. KH. Yusman Roy mencoba melaksanakan praktik shlalat dengan menyisipkan terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa kaumnya. Praktik yang dilakukan KH. Yusman Roy ini dianggap menyimpang dari ajaran agama. Sekarang KH. Yusman Roy ditahan aparat kepolisian karena ajarannya ini telah membuat masyarakat menjadi resah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang ajaran shalat dengan menggunakan dwi bahasa serta untuk mengetahui tinjauan hukum positif tentang ajaran shalat dengan menggunakan dwi bahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif, sehingga data yang diperoleh adalah data yang menggambarkan bagaimanakah injauan hukum Islam tentang ajaran shalat dengan menggunakan dwi bahasa serta menggambarkan bagaimanakah tinjauan hukum positif tentang ajaran shalat dengan menggunakan dwi bahasa. Melalui penelitian yang sudah dilakukan secara maksimal, membawa hasil bahwa praktek shalat dengan disertai bahasa Indonesia atau bahasa kaum, belum ada kesepakatan antara para ulama' atau masih diperselisihkan, sebagian ulama' setuju dengan apa yang diajarkan oleh KH. Yusman Roy, dan sebagian lagi tidak setuju. Bagi Ulama' yang setuju mereka mempunyai alasan bahwa Imam Hanafi membolehkan shalat dengan menggunakan bahasa kaum. Sedangkan bagi Ulama' yang tidak setuju akan hal ini mereka juga mempunyai alasan bahwa Imam syafi'i, Maliki, dan Hanbali tidak membolehkan shalat dengan menggunakan bahasa kaum. Dalam kasus KH. Yusman Roy ini bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, kasus ini dapat dikategorikan kepada ta'zir atas kemaslahatan umum, karena perbuatan KH. Yusman Roy adalah melakukan perbuatan yang dilarang, dalam hal ini adalah ajaran yang disampaikan oleh KH. Yusman Roy telah membuat masyarakat resah. Hukuman atas tindak pidana (ta'zir) ini diserahkan kepada ulil amri atau hakim yang dipandang lebih sesuai untuk menentukan hukuman, yang sudah tentu hukuman itu itu harus memenuhi syarat yaitu mempunyai daya preventif dan punya daya hukuman yang mendidik KH. Yusman Roy terbukti melakukan tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan subsidair yaitu pasal 157 ayat 1 (KUHP) yang unsur- unsurnya sebagai berikut : menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar; yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan; terhadap golongan penduduk Negara Indonesia. Tidak puas akan hasil itu, KH. Yusman Roy beserta pengacaranya menempuh upaya hukum yang lebih tinggi yaitu upaya banding. Hasil dari upaya banding tersebut ternyata sama dengan putusan sidang yang pertama. Kini KH. Yusman Roy menempuh tingkat upaya hukum yang lebih tinggi yaitu kasasi, hingga saat ini upaya kasasi tersebut masih dalam proses.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Twinning Program
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 03 Jul 2012 03:19
Last Modified: 03 Jul 2012 03:19
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10683

Actions (login required)

View Item View Item