EKSISTENSI PASAL–PASAL PENODAAN AGAMA DALAM RUU KUHP DALAM PERSPEKTIF HAK KEBEBASAN BERAGAMA DALAM KONTEKS HAM

EKA SARI, FITRI (2006) EKSISTENSI PASAL–PASAL PENODAAN AGAMA DALAM RUU KUHP DALAM PERSPEKTIF HAK KEBEBASAN BERAGAMA DALAM KONTEKS HAM. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img] Text
EKSISTENSI_PASAL–PASAL_PENODAAN_AGAMA_DALAM_RUU.pdf

Download (180B)

Abstract

Obyek Penulisan sekaligus menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama dalam RUU KUHP? Bagaimanakah Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama dalam RUU KUHP dalam Perspektif Hak Kebebasan Beragama dalam konteks HAM? Sedangkan Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis Normatif dan deskriptif analisis dengan memaparkan segala bahan dan informasi yang diperoleh penulis baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang kemudian di analisis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis. Tindak Pidana Penodaan Agama dalam RUU KUHP perumusannya diatur dalam Bab VII Pasal 341 s.d pasal 348, dengan judul Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama. Jenis tindak pidana penodaan agama dalam RUU KUHP yaitu meliputi Penghinaan terhadap agama dalam pasal 341 s.d pasal 344 yang bisa berbentuk: menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama, menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya, mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar agar terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, kemudian Penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama (pasal 345), Gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan (pasal 346 dan pasal 347), Pengrusakan tempat ibadah (pasal 348). Dalam pasal-pasal yang terdapat di RUU KUHP khususnya Tindak Pidana Penodaan Agama menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dimuka umum…”, sehingga pelaku tindak pidana penodaan agama yang diatur di RUU KUHP yaitu seseorang yang telah memenuhi rumusan setiap pasal dalam RUU KUHP khususnya Tindak Pidana Penodaan Agama dapat dijatuhkan pidana, kecuali pasal 344 (2) yang menyebutkan “…dalam menjalankan profesinya…”. RUU KUHP khususnya mengenai tindak Pidana Penodaan Agama harus mengacu dan tidak berbenturan/bertentangan dengan UUD 1945 pasal 29 dan UU ix No. 39 th. 1999 pasal 22 yang mengatur kebebasan beragama dan beribadah, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Piagam Hak Asasi Manusia yang menempatkan kebebasan beragama sebagai hak yang paling asasi di antara hak asasi lainnya. Tugas dan kewajiban pemerintah sesuai dengan perundang-undangan tersebut adalah menjamin kepastian terlaksananya kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya. “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (UUD 1945 Pasal 29 ayat 2).

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 03 Jul 2012 03:17
Last Modified: 03 Jul 2012 03:17
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10679

Actions (login required)

View Item View Item