TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN KENDARAAN RAKITAN / LEDOG DAN HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI (Studi di Polres Blitar dan Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)

Diyah Safitri, Peni (2006) TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN KENDARAAN RAKITAN / LEDOG DAN HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI (Studi di Polres Blitar dan Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN_YURIDIS_KEBERADAAN_KENDARAAN_RAKITAN__LEDOG.pdf

Download (35kB) | Preview

Abstract

Semakin meningkatnya pertambahan penduduk membawa pengaruh terhadap peningkatan pengoperasian kendaraan sebagai alat transportasi, karena transportasi merupakan salah satu kebutuhan dalam masyarakat. Namun kaitannya dengan hal tersebut seringkali tidak sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang berlalu lintas, dimana terdapat banyak kendaraan ilegal yang terdapat dimasyarakat khususnya kendaraan yang dirakit sendiri oleh masyarakat tanpa mempedulikan ketentuan keselamatan apalagi hukum. Adapun berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tindakan aparat hukum dalam hal ini kepolisian menyikapi keberadaan ledog, bagaimana upaya penyelesaian upaya ledog, selain itu kita dapat mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya penyelesaian permasalahan ledog. Metode penelitian yang digunakan dalam upaya ini adalah diskriptif analisis sehingga data yang didapat adalah data yang menggambarkan tentang penerapan suatu hukum terhadap fakta yang ditemui dilapangan berkaitan dengan permasalahan yang ada yaitu beroperasinya kendaraan ledog dijalan raya sebagai alat transportasi umum. Melalui penelitian ini, maka peneliti mendapatkan hasil bahwa penerapan undang-undang yang mengatur tentang berlalu lintas dirasa kurang maksimal dimana diketahui banyaknya kendaraan ledog yang beroperasi sebagai alat transportasi umum pada hal jelas telah melanggar hukum dan dapat dikenai tindakan pemidanaan. Namun dalam masalah ini Kepolisian masih memberikan kebebasan terhadap pengoperaasian kendaraan tersebut atas dasar kemanusiaan menyangkut masalah perekonomian masyarakat, tetapi dalam hal ini penegakan hukum Kepolisian secara tegas harus dapat menerapkan undang-undang yang berlaku bagi masyarakat dan memberikan tindakan berupa sanksi terhadap para pelanggar seperti yang telah diatur dalam undang-undang No. 14 tahun 1992 dengan mengambil suatu tindakan sebagai bentuk pendisiplinan masyarakat yang diketahui masih memiliki kesadaran hukum sangat rendah ayng kemudian menjadikan suatu hambatan dalam penerapan hukum. Dimana dapat disimpulkan polisi sebagai penegak hukum kurang tanggap terhadap munculnya suatu permasalahan kecil yang mengindikasikan menjadi masalah besar seperti halnya masalah pengoperasian ledog tersebut sebagi alat transportasi. Tindakan kepolisian yang kurang efektif dan masih memberikan suatu kebebasan terhadap pengoperasian kendaraan tersebut dikarenakan faktor kemanusian menyangkut ekonomi masyarakat, tetapi pihak kepolisian tetap mengupayakan agar pengoperasian kendaran tersebut berkurang bahkan diberntas dengan melakukam upaya dalam bentuk preventif yaitu pencegahan dan upaya represif yaitu penindakan. Penulis menyarankan agar kepolisian meningkatkan tugas operasional dilapangan, dimana potensi terjadinya permasalahan baru didunia perlalu lintasan dapat muncul dan segera melakukan tindakan tegas bagi pelanggarnya. Penting peran Pemerintah Daerah para tokoh masyarakat dalam mendukung tindakan kepolisian agar permasalahan dapat segera diatasi dan terciptanya masyarakat yang disiplin.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 02 Jul 2012 04:26
Last Modified: 02 Jul 2012 04:26
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10619

Actions (login required)

View Item View Item