UPAYA DINAS PASAR DALAM PENINGKATAN RETRIBUSI (Studi di Unit Pasar Gondanglegi Kec. Gondanglegi Kab. Malang)

Deaning Andriyani, Triwin (2006) UPAYA DINAS PASAR DALAM PENINGKATAN RETRIBUSI (Studi di Unit Pasar Gondanglegi Kec. Gondanglegi Kab. Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
UPAYA_DINAS_PASAR_DALAM_PENINGKATAN_RETRIBUSI.pdf

Download (10kB) | Preview

Abstract

Indonesia menganut asas desentralisasi yakni diberikannya kesempatan yang seluas-luasnya pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang oleh pemerintah pusat diwajibkan untuk menjalankan hak-hak otonominya. Hal ini tercermin dengan dikeluarkannya UU 29 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Peletakan titik berat otonomi daerah kabupaten berlandas pada prinsip otonomi secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini dijelaskan pada Bab VIII paragraf 2 tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan pada pasal 157 UU 23 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah. Retribusi pasar sendiri di ambil dari potensi-potensi ekonomi daerah yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Pasar Gondanglegi merupakan salah satu pasar yang memberikan pendapatan retribusi pelayanan pasar terbesar setelah pasar Kepanjen, Lawang, dan Singosari. Dalam suatu penelitian metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam rangka menganalisis data dan mengumpulkan data. Dalam penelitian ini tipe penelitian yang di gunakan adalah deskriptif dan jenis datanya kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode yang bertujuan menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, dan variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan di tarik di permukaan. Sumber data yang diambil adalah dengan data primer dan data sekunder sedang subyek penelitian menggunakan metode purposive sampling. Sumber data yang diambil adalah: kepala unit pengelola pasar Gondanglegi, bagian tata usaha, bendahara, 3 orang pemungut retribusi dan 3 orang pelaksana ketertiban dan kebersihan. Keintensitasan pemerintah daerah dalam meningkatan pendapat asli daerah sering di salah artikan sebagai pemerasan pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam Perda No.6 Tahun 2003 lebih merinci bagaimana retribusi pasar itu bisa di laksanakan dan di jalankan. Kalaupun ada pelanggaran yang di lakukan oleh pedagang atau pemakai jasa pasar yang lain maka akan di tindak secara tegas. Dan sanksi bagi mereka yang melanggar dikenai sanksi berupa pencabutan izin hak pakai, fasilitas pasar dan denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000 hal ini sesuai dengan pasal 8 (1), (2). Perda ini sangat membantu kerja unit-unit pasar di daerah dalam rangka menjalankan tugasnya. Lingkungan eksternal dan internal sangat berpengaruh dalam hasil yang akan di capai oleh unit seperti pada alat transportasi dan sarana administras. Kalaupun ada sarana dan prasarana yang memadai akan sangat memudahkan dalam operasional penarikan retribusi dan untuk dapat mencapai objek retribusi yang jauh. Peraturan daerah No.6 Tahun 1999 tentang retribusi pasar yang di revisi dengan di keluarkannya Perda No.6 Tahun 2003 tentang penataan dan pengelolaan pasar merupakan langkah awal untuk mempertegas peraturan, sanksi, dan lainnya yang berhubungan dengan retribusi pasar dalam rangka untuk peningkatan retribusi. Untuk semua para pedagang baik yang berada di bedak, kios, los, yang melanggar aturan yang telah ada harus di kenai sanksi sesuai dengan Perda No.6 Tahun 2003. Masih belum terlaksananya faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peningkatan retribusi merupakan salah satu hal yang harus dievaluasi terlebih dulu oleh pihak terkait yakni unit pengelola pasar.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 02 Jul 2012 02:43
Last Modified: 02 Jul 2012 02:43
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10574

Actions (login required)

View Item View Item