ANALISA PUTUSAN HAKIM PERADILAN MILITER TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SUSILA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SEORANG BUJANG ENGAN SEORANG GADIS OLEH ANGGOTA TNI-AD(Studi Kasus Di Kumdam V/Brawijaya)

RAHAYU, HESTI (2007) ANALISA PUTUSAN HAKIM PERADILAN MILITER TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SUSILA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SEORANG BUJANG ENGAN SEORANG GADIS OLEH ANGGOTA TNI-AD(Studi Kasus Di Kumdam V/Brawijaya). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISA_PUTUSAN_HAKIM_PERADILAN_MILITER.pdf

Download (139kB) | Preview

Abstract

Dalih globalisasi dan modernitas telah mengubah gaya hidup, trend serta cara pandang baru bagi para remaja saat ini. Persetubuhan yang dilakukan seorang Anggota TNI AD dengan “X” (orang sipil) yang keduanya adalah bujang dengan gadis tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dalam hukum militer diatur dalam Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat (Skep Kasad) Nomor : Skep / 334 / VIII /1994 Tentang Penanganan Kasus Susila Dilingkungan Tentara Nasional Indonesia. Obyek penelitian sekaligus menjadi penelitian dalam penelitian ini adalah Benarkah dasar-dasar putusan yang diambil hakim di Peradilan Militer dalam Putusan No. 67-K/PM III-12/AD/2006 tentang penanganan kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan seorang bujang dengan seorang gadis oleh Anggota TNI AD?. Sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis normative ini hasil penelitian dari segi Undang-undang berupa data dan diyakini belum dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang dibahas, dan diolah, yang kemudian dipadukan dengan yang didapat dari hasil wawancara dan kepustakaan yang tujuannya mendapatkan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan. Dari hasil analisis yang dilakukan didapatkan temuan bahwa unsur-unsur dalam pasal 381 ke-1 yang didakwakan kepada Tersangka tidak terbukti yang antara lain adalah : a. Unsur-unsur pasal 281 ke-1-Kesatu : Barang siapa. Mengenai unsur pertama penulis berpendapat telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. - Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan ialah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Sesuai dengan keterangan Terdakwa dan saksi-1 di persidangan, persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan saksi-1 adalah di kamar rumah saksi-1 dan dikamar Hotel Palem Malang yang secara fakta hukum kamar rumah dan kamar hoter adalah tempat tertutup dan tidak dikategorikan sebagai tempat umum karena kamar rumah dan kamar hotel adalah suatu tempat yang tetutup dan khusus yang tidak semua orang dapat melihat secara leluasa atau bebas. Maka telah terbukti persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan saksi-1 tidak dilakukan di tempat umum, sehingga unsur kedua tidak terbukti secara sah. Namun apabila hakim menganggap hal itu (bersetubuh) telah merusak nama baik TNI AD, dan melanggar peraturan kedinasan yaitu Skep Kasad Nomor : Skep / 334 / VIII / 1994 tentang penanganan kasus susila di lingkungan TNI AD, maka penjatuhan hukuman dilaksanakan dengan hukuman disiplin sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan penanganannya diserahkan kepada Ankum.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 28 Jun 2012 07:37
Last Modified: 28 Jun 2012 07:37
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10122

Actions (login required)

View Item View Item