PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN APBD ( ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH ) KOTA TANJUNG PINANG ( Study Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD Kota Tanjung Pinang 2006

RAHMAWATI HASANAH, SURYANI (2007) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN APBD ( ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH ) KOTA TANJUNG PINANG ( Study Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD Kota Tanjung Pinang 2006. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PARTISIPASI_MASYARAKAT_DALAM_PROSES_PENYUSUNANAPBD.pdf

Download (86kB) | Preview

Abstract

Reformasi hubungan pusat­daerah di Indonesia telah dimulai dengan diberlakukannya UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Implementasi kedua UU tersebut akan membawa implikasi luas terhadap Penyelenggaran keuangan di daerah, dalam hal pembangunan daerah. Pada dasarnya selama ini pembangunan yang terjadi didaerah hanya dijadikan proyek semata tanpa melihat kesejahteraan masyarakat. Kurangnya keterlibatan Masyarakat untuk diikut sertakan dalam penganggaran daerah menjadi salah satu permasalahan yang Selama ini ramai dibicarakan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, prinsip penyusunan anggaran pada dasarnya harus melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD tersebut. Kurangnya partsipasi masyarakat dalam proses penganggaran berhubungan dengan keengganan pemerintah Daerah melibatkan masyarakat. Pemerintah Daerah banyak beranggapan masyarakat yang makin kritis adalah ancaman bagi kelancaran proses perencanaan dan implementasi anggaran. Pemerintah dan DPRD di daerah seharusnya melihat dan menampung semua aspirasi masyrakat, karena aspirasi tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk pembangunan daerah ke depannya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Tanjung Pinang dituntut untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan sebaik mungkin. Dari Keterlibatan Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, semua itu harus dilaksanakan Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Tanjung Pinang. Jenis Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan mengambil sample, dilakukan dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD kota tanjung pinang cukup memuaskan. Dilihat dari beberapa fakta lapangan berdasarkan hasil wawancara di Kantor DPRD, semua prosedur dan tata cara penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan dengan baik. Kemudahan terhadap penampungan aspirasi tersebut merupakan kesenangan sendiri bagi masyarakat kota tanjung pinang. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD kota tanjung pinang terhadap masyarakat sangat baik, dari fasilitas penunjang dan suasana ruangan dalam pengumpulan masyarakat. Untuk menguatkan fakta tersebut, penulis telah melalui penelitian dengan mewawancarai masyarakat maupun Pemerintah Daerah dan DPRD kota tanjung pinang, hasilnya cukup memuaskan, berdasarkan indeks kepuasan masyarakat dapat berada dikategori C.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Faculty of Islamic Studies > Department of Tarbiyah
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 28 Jun 2012 04:07
Last Modified: 28 Jun 2012 04:07
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10033

Actions (login required)

View Item View Item